TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mitigasi ancaman Megathrust sebagai langkah antisipatif untuk melindungi keselamatan masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah.
Menurutnya, bencana Megathrust tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga keamanan.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6/2026).
Bobby menjelaskan, zona Megathrust merupakan kawasan pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng samudera dan lempeng benua. Pertemuan kedua lempeng tersebut menyebabkan proses subduksi yang berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.
Megathrust, lanjut Bobby, memiliki karakteristik berupa magnitudo sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki patahan dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami besar.
Baca juga: Konsorsium PERMAMPU-FKPAR-Jaringan CSO’s Minta Pemerintah Serius Tangani Bencana Ekologis Sumatera
“Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 yang memicu terjadinya Tsunami di Samudera Hindia,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman Megathrust adalah kawasan Mentawai dan pesisir pantai barat Sumatera. Karena itu, ia mengingatkan agar berbagai peringatan dan informasi terkait potensi bencana tidak diabaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Untuk memitigasi ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerapkan pendekatan struktural, nonstruktural, sosial budaya, serta penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian. Mitigasi tersebut juga mengedepankan kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kebhinekaan Nusantara.
Selain itu, Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya, antara lain penguatan kebijakan dan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang aman terhadap bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi dan kemitraan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.
Bobby juga mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana tersebut dapat ditangani berkat kolaborasi seluruh pihak terkait.
Ia menyebutkan jumlah masyarakat terdampak mencapai 1.803.715 jiwa, dengan 11.209 orang mengungsi, 375 orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, dan 41 orang dinyatakan hilang.
Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026-2028 sebesar Rp 23,33 triliun. Selain itu, terdapat tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp 1,134 triliun.
Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan, KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 60 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan membekali calon pemimpin TNI dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.
“Juga memitigasi ancaman dan bencana. Untuk meningkatkan kemampuan pasis dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman,” pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut serta jajaran perwira TNI.
41 Orang Korban Banjir Belum Ditemukan
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pasca bencana banjir dan longsor pada November 2025 lalu, masih ada 41 orang korban hilang yang belum ditemukan hingga saat ini, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, 41 orang hilang ini berada di daerah bencana Kabupaten Tapanuli Tengah dan Selatan. Pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga mencari keberadaan korban bencana yang hilang.
"Masih ada 41 orang yang hilang tidak ditemukan pasca-bencana beberapa waktu lalu hingga saat ini. Dan dari hasil di lapangan mereka (korban hilang) kemungkinan besar diseret arus banjir bandang," terangnya saat memberi sambutan di acara Pembekalan kepada Peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026, di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/6).
Dikatakannya, berdasarkan data per Selasa (9/6), jumlah korban terdampak bencana mencapai 1.803.715 jiwa.
"Untuk korban meninggal dunia 375 jiwa. Dan ada 12 kabupaten pada November lalu yang menetapkan status darurat beberapa waktu lalu," katanya.
Dijelaskannya, akibat bencana ini ada ratusan infrastruktur yang terdampak mengalami rusak ringan hingga berat.
"Untuk sektor perumahan, itu ada 23.111 unit yang rusak, fasilitas pendidikan 1.218 unit yang rusak, dan fasilitas kesehatan ada 119 unit yang mengalami kerusakan," jelasnya.
Dikatakannya, untuk sektor infrastruktur jalan dan jembatan juga cukup terdampak.
"Untuk jembatan ada 346 unit, jalan 762 ruas, jaringan air bersih sebanyak 104 titik," ucapnya.
Bukan hanya itu, kata Bobby, untuk sektor perekonomian korban bencana juga cukup terdampak.
"Untuk pertanian seluas 36.118 ha yang rusak, perkebunan, 1.227 ha, peternakan 134.753 ekor yang mati akibat bencana tersebut," ucapnya.
Untuk itu, kata Bobby, hingga saat ini kerusakan yang terjadi pasca-bencana masih dalam proses perbaikan.
"Semua masih dalam proses perbaikan infrastruktur dengan menggunakan dana Fiskal TKD yang telah diberikan pemerintah pusat," jelasnya.
