TRIBUNTRENDS.COM - Dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengaku telah menyerahkan sejumlah data dan informasi kepada Kejaksaan Agung terkait temuan tersebut.
Menurut Boyamin, data yang disampaikan kepada penyidik mengarah pada dugaan kepemilikan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG oleh pejabat di lingkungan pemerintahan.
Ia menjelaskan, temuan itu terbagi ke dalam dua klaster yang melibatkan pejabat pada level berbeda, yakni Eselon I dan Eselon II.
"Ya sebenarnya saya menyerahkan informasi lah disertai data, jadi ada dua klaster, Eselon I dan Eselon II," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Dari hasil penelusurannya, Boyamin menyebut terdapat seorang pejabat Eselon I berinisial IRA yang diduga memiliki sekitar 20 dapur MBG yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.
Baca juga: Nama AHY Dikaitkan Korupsi MBG, Demokrat Tegaskan Putra SBY Tak Kenal Sony Sonjaya, Pastikan Fitnah
Jumlah tersebut, menurutnya, masih lebih kecil dibandingkan temuan pada klaster lainnya yang melibatkan pejabat Eselon II.
Pada klaster kedua itu, Boyamin mengungkap adanya pejabat berinisial TSA yang diduga menguasai lebih dari 100 dapur MBG.
Temuan tersebut kini telah diserahkan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan penyidik.
Boyamin berharap data yang diberikan dapat menjadi bahan pendalaman dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam temuan tersebut terkait dugaan kepemilikan ratusan dapur MBG tersebut.
Boyamin menuturkan, diduga terdapat ratusan SPPG yang terletak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) diduga terafiliasi dengan TSA.
"Dia sebenarnya ngurusin yang agak di daerah-daerah terpencil, Artinya yang mestinya ditugasi di daerah-daerah 3T itu termasuk di pinggiran, tapi dia diduga juga berurusan atau mengelola sekitar 100-n dapur umum. Nah itu dia Inisialnya TSA," ungkapnya.
Meski begitu, Boyamin menilai bahwa temuan itu masih bersifat dugaan yang dimana penyidik Kejagung masih harus menelisik lebih jauh perihal dugaan kepemilikan tersebut.
Namun dia menegaskan bahwasanya telah menyerahkan data temuannya itu kepada Kejagung yang dimana data itu turut disertai nama dan titik-titik lokasi SPPG tersebut.
"Kita kawal kalau nanti misalnya tidak diproses akan saya gugat Praperadilan, misalnya untuk membuka semuanya," jelasnya.
Terkait hal ini sebelumnya, Boyamin Saiman menyatakan memperoleh temuan soal adanya dugaan kepemilikan lebih 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) oleh oknum pejabat setingkat Eselon II.
Boyamin pun mengatakan dirinya bakal menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026) besok.
"Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar diatas 100," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
"Sementara kemarin temuan saya setara Eselon I bahkan punya 20-an dapur umum," sambungnya.
Selain kepada penyidik Kejagung, Boyamin menyebut dirinya juga bakal menyerahkan data temuannya itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru yakni Nanik S Deyang.
Menurut Boyamin data itu perlu dia serahkan agar baik Kejagung maupun BGN dapat menelusuri dugaan kepemilikan dapur MBG yang dinilainya terdapat unsur konflik kepentingan.
"Dengan harapan dua oknum ini dipecat karena harusnya dia ada konflik kepentingan tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya dapur umum. Dan jumlahnya tidak kira-kira diatas 100," jelasnya.
Boyamin pun menyoroti lolosnya kepemilikan ratusan dapur MBG diduga milik oknum pejabat Eselon I dan II itu pada saat awal mula proses perizinan.
Pasalnya menurut dia dapur MBG tidak boleh dimiliki oleh pejabat karena rawan memuat unsur konflik kepentingan di dalamnya.
"Dengan posisi konflik kepentingan ini kan bisa dianggap kolusi dan nepotisme dan nanti kalau bisa ditemukan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, pelaksanaannya jelek maka ya bisa diikutkan sebagai bertanggungjawab terhadap dugaan-dugaan penyimpangan," kata dia.
Oleh sebabnya ia pun meminta kepada Kejagung guna mendalami perihal kepemilikan dapur MBG ini oleh oknum pejabat yang dia sebutkan.
"Dan saya akan memberikan data lengkapnya termasuk dugaan yang dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, dapur-dapur umum disana sulit pengawasan dan sedikit pengawasan dan diduga terafiliasi dengan pejabat eselon tadi," pungkasnya.
Baca juga: Bela Prabowo soal MBG, Luhut Sebut Program yang Baik tapi Perlu Ditata Rapi, Fondasi Tepat Sasaran
Seperti diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa ketiga tersangka itu diketahui melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengadaan barang dan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun ketiga tersangka itu yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sonny Sonjaya dan Loedwijk Pusung.
“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Syarief mengatakan Dadan cs melalukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ungkapnya.
Adapun pengadaan BGN yang dimaksud di antaranya:
1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun.
2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.
3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.
4. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga.
Selain itu, ketiga tersangka juga terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Syarief mengatakan sejatinya, program MBG itu dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima
Namun pada pelaksanaannya, ternyata ditemukan banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN padahal tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.
"Tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," kata ungkapnya.
Adapun sebagai imbalannya, kata Syarief, yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku itu, menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.
"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," tuturnya.
Akibat perbuatannya itu, Syarief mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Namun, kerugian negaranya masih dalam perhitungan.
(TribunTrends/Tribunnews/Fahmi Ramadhan)
