TRIBUNTRENDS.COM - Isu pergantian posisi Menteri Keuangan kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut-sebut akan bergeser ke kursi Gubernur Bank Indonesia, seiring munculnya spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan Chatib Basri untuk mengisi jabatan Menkeu.
Kabar tersebut segera mendapat tanggapan dari pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana dari Presiden Prabowo untuk melakukan pergantian Menteri Keuangan.
"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh Beliau. Tidak ada, tidak ada rencana pergantian," kata dia.
Prasetyo juga memastikan bahwa Presiden belum memiliki agenda maupun pembahasan khusus terkait pergantian posisi Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
Baca juga: Purbaya Sebut Pedagang Tahu Tempe Sudah Merasakan Efek Rupiah, Klaim Daya Beli Masih Stabil
Dengan demikian, isu yang beredar di ruang publik disebut tidak memiliki dasar yang jelas.
Di tengah merebaknya spekulasi tersebut, Purbaya turut memberikan klarifikasi.
Melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com pada Kamis (20/6/2026), ia membantah kabar yang menyebut dirinya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan.
"Tidak benar (isu pengunduran diri). Tidak hari ini (berikan pernyataan soal isu penguduran diri)," ucapnya.
Pernyataan dari Istana dan Purbaya sekaligus menjadi penegasan bahwa hingga kini tidak ada perubahan susunan kabinet maupun pergeseran jabatan yang berkaitan dengan posisi Menteri Keuangan.
Di sisi lain ekonom senior, Ferry Latuhihin menanggapi isu tersebut.
Dengan tegas ia menyebut Purbaya Yudhi Sadewa tak pantas memegang jabatan sebagai Gubernur BI.
Hal tersebut diungkapkan Ferry Latuhihin saat menjadi narasumber di YouTube Helmy Yahya Berbicara.
"Kalau dia memang mampu, enggak apa-apa, tapi masalahnya dia enggak punya dasar yang kuat," ucap Ferry.
"Mau siapapun jadi Menkeu, tapi tidak dengan memindahkan Purbaya ke BI," imbuhnya.
Ferry menilai Purbaya tidak memiliki kemampuan dasar untuk menjadi Gubernur BI.
Saat nilai tukar rupiah tertekan hingga mencapai level Rp 18 ribuan per dolar AS, Purbaya menunjukkan sikap yang sangat mempercayai otoritas Bank Indonesia.
Secara konsisten Purbaya menegaskan bahwa urusan stabilitas kurs adalah tanggung jawab utama BI.
BI lalu menyambutnya dengan menaikkan suku bunga.
BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen pada hari ini, Selasa (9/6/2026).
Kenaikan BI rate pada hari ini dilakukan hanya berselang 20 hari dari keputusan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20 Mei 2026.
Pada Mei 2026, BI menaikkan suku bunga sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen .
Baca juga: Rupiah Melemah, Menkeu Purbaya & Gubernur BI Janji Naikkan Lewat 2 Langkah: Tak Alami Kenaikan Beban
Menurut Ferry Latuhihin, kenaikan suku bunga tidak akan cukup untuk menarik minat investor jika persoalan utamanya adalah kepercayaan atau trust.
Meski pemerintah menaikkan suku bunga untuk menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan membuat investasi di Indonesia lebih menarik, langkah tersebut bisa menjadi tidak efektif apabila investor masih meragukan kondisi ekonomi, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, atau stabilitas pemerintah.
"Karena dia tidak punya basic sama sekali, sekarang tugas BI apa sih? Kalau dia mau jadi gubernur, dia mau apa? Mau memperbaiki Rupiah? Naikin suku bunga? Gak mungkin," kata Ferry.
"Mau naikin suku bunga beberapa persen juga enggak dimakan (investor asing), karena persoalannya adalah trust (re: kepercayaan)," imbuhnya.
"Cadangan devisa bisa habis, tapi dia merasa prestise (re: bergengsi) kalau bisa jadi Gubernur BI," imbuhnya.
Ferry bahkan sampai memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjadikan Purbaya sebagai Gubernur BI.
"Jadi Pak Presiden please jangan pindahkan dia jadi Gubernur BI, karena dia tidak punya kapasitas dan pengalaman sama sekali," tegas Ferry.
(TribunTrends/TribunJakarta)
