TRIBUN-MEDAN.com - Kabar terbaru bansos dalam bentuk pemberian dalam bentuk barang bakal tidak ada lagi atau diakhiri.

Gantinya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Nantinya, akumulasi nilai bantuan sosial uang tunai mencapai Rp 5,4 juta per orang atau penerima per tahun.

Presiden Prabowo Subianto segera merombak skema penyaluran subsidi dari berbasis barang fisik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditargetkan menggunakan Artificial Intelligence (AI). 

Kebijakan ini diproyeksikan mulai berjalan pada akhir 2026 seiring peluncuran identitas digital tunggal.

Baca juga: Sistem Kelas 1, 2 dan 3 Peserta BPJS Kesehatan Dihapus, Berikut Fasilitas untuk Pasien

Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Luhut, fondasi utama dari perubahan sistem ini adalah penerapan identitas digital tunggal yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah.

Sistem ini akan memastikan setiap kucuran dana bantuan sosial langsung tepat sasaran ke rekening masyarakat yang membutuhkan.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ucap Luhut.

Luhut menyatakan bahwa era bansos dalam bentuk barang akan segera diakhiri.

 Seluruh program bantuan pemerintah akan dikonsolidasikan menjadi satu pintu dalam wujud uang tunai.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua, bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta rupiah per orang," jelasnya.

Tidak sekadar membagikan uang tunai, kata Luhut, pemerintah akan memanfaatkan kapabilitas AI untuk mengelompokkan profil penerima bantuan.

Pemantauan data secara terpusat ini diharapkan mampu menaikkan kelas masyarakat miskin menjadi pelaku usaha baru yang terverifikasi.

Baca juga: Sistem Kelas 1, 2 dan 3 Peserta BPJS Kesehatan Dihapus, Berikut Fasilitas untuk Pasien

"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat apa namanya UMKM dengan tentu memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi,” tambah Luhut.

Dijelaskan Luhut, transisi kebijakan dari subsidi barang ke uang tunai ini menjadi bagian dari visi besar digitalisasi pemerintahan (GovTech) yang tengah dibangun oleh talenta lokal Indonesia. 

Ia menjelaskan sistem baru ini dinilai sebagai langkah berani untuk negara dengan populasi raksasa demi meminimalkan korupsi dan memastikan transparansi distribusi kekayaan negara.

Baca juga: Sistem Kelas 1, 2 dan 3 Peserta BPJS Kesehatan Dihapus, Berikut Fasilitas untuk Pasien

"Jadi ini pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada akhir, awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti disinggung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," tutupnya.

 Baca juga: Indonesia vs Mozambik Malam Ini, Kevin Diks dan Dony Tri Pamungkas Diandalkan

Baca juga: Awal Munculnya Nama Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Pejabat Bea Cukai, Respons KPK: Betul Itu Fakta

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: tribunnews.com