TRIBUNTRENDS.COM - Suasana tegang menyelimuti Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026).
Gelombang protes dari sejumlah pengusaha yang mengaku sebagai investor proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pecah di lobi gedung.
Kekecewaan para investor memuncak setelah proyek yang mereka danai tak kunjung beroperasi.
Mereka menilai nasib dapur MBG yang telah selesai dibangun sejak tujuh bulan lalu masih menggantung tanpa kejelasan.
Aksi protes yang berlangsung di dalam kantor sempat memanas hingga nyaris tidak terkendali.
Para peserta aksi meluapkan kemarahan mereka atas ketidakpastian kelanjutan program yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Baca juga: Investor di Sukabumi Kena Tipu, Setor Rp 200 M untuk 97 Titik SPPG, BGN Cuci Tangan, Nanik: Gak Tahu
Situasi tersebut juga dipicu oleh munculnya pertanyaan besar mengenai masa depan program MBG setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Para investor mengaku telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur MBG di berbagai daerah.
Namun hingga kini, fasilitas yang telah selesai dibangun belum menunjukkan tanda-tanda akan segera beroperasi.
Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan suasana penuh ketegangan di dalam gedung.
Adu mulut antara massa dan petugas keamanan tak terhindarkan saat para investor menuntut penjelasan dari pihak terkait.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah peserta aksi terlihat menyampaikan protes dengan nada tinggi karena merasa dirugikan oleh kondisi yang terjadi.
Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah seorang pria paruh baya yang berjalan menggunakan kruk penyangga kaki.
Dengan penuh emosi, ia menyuarakan tuntutan keadilan bagi para investor yang telah mengorbankan modal mereka.
Menurutnya, investasi yang dikeluarkan tidak sedikit, terutama untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) yang membutuhkan biaya dan tantangan lebih besar dibanding daerah lainnya.
Aksi tersebut menjadi gambaran besarnya keresahan para investor yang kini menunggu kepastian mengenai kelanjutan operasional dapur MBG serta nasib dana yang telah mereka tanamkan dalam proyek tersebut.
“Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah membuat dapur seharga miliaran. Sampai detik ini, tidak ada kejelasan! Kami butuh negara hadir!” ujarnya dengan nada emosional di tengah barikade hidup petugas keamanan.
Suasana semakin memanas ketika para investor menegaskan loyalitas politik mereka demi menagih janji pertanggungjawaban dari pemerintah.
Ia menekankan, kehadiran mereka murni untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, terkait dana operasional yang berjalan di daerah.
“Kami butuh negara hadir! Kami tidak butuh kamu!” tegasnya.
Di tengah keriuhan tersebut, suasana nyaris tidak terkendali akibat aksi saling dorong.
Dalam bagian video lainnya tampak seorang investor berbicara dengan perwakilan BGB.
"Tidak bisa diubah, kami butuh profesionalisme. Bapak2 ini orang berpendidikan, tahu peraturan undang undang, perubahan itu tidak bisa saat berjalan, sebelum berjalan harus dilakukan," katanya.
Ia juga berpesan ke Komisi IX DPR RI.
"Kami butuh pertanggungjawaban, ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Kita sama sama membela negara ini, kita orang Prabowo juga, tapi kalau seperti ini, kami minta Pak Prabowo untuk hadir," katanya.
“Kami butuh pertanggungjawaban, Ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Kita sama-sama membela negara ini, kita orang Prabowo juga! Tapi kalau seperti ini, kami minta Pak Prabowo untuk hadir,” tegas salah satu perwakilan investor.
Baca juga: BGN Diduga Lakukan Penipuan, Dana Rp 218 M untuk 97 Dapur MBG Tak Jelas, Investor Tagih Janji Nanik
Di balik aksi amuk massa tersebut, sengkarut yang lebih besar ternyata terjadi di Sukabumi, Jawa Barat.
Seorang pengusaha lokal bernama Mujazin blak-blakan mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan proyek dapur perintis MBG dengan nilai fantastis mencapai Rp218 miliar.
Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yazdi, terungkap bahwa Mujazin memegang Nota Kesepahaman (MoU) resmi tertanggal 2 September 2025 yang ikut ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.
Dokumen tersebut menjanjikan pengalihan hak kelola 97 titik dapur perintis kepada pihak investor.
Namun, alih-alih mendapatkan hak pengelolaan, uang ratusan miliar yang diserahkan Mujazin secara tunai, transfer, hingga jaminan cek tersebut disinyalir menguap.
Ironisnya, uang itu diduga kuat hanya dimanfaatkan oleh manajemen BGN terdahulu untuk membayar utang-utang lama pembangunan dapur tahun 2024 kepada vendor lain.
"Faktanya zonk. Uang klien kami dipakai sebagai dana talang untuk membayar vendor-vendor yang membangun pada 2024. Jadi, cuma Pak Haji (Mujazin) doang sekarang yang teriak karena vendor-vendor yang lain sudah dibayar semua sama beliau," ungkap Ahmad Yazdi dalam konferensi pers, Minggu (7/6/2026).
Sengkarut ini semakin rumit setelah pucuk pimpinan BGN rontok akibat kasus hukum.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menanggapi jeritan dan aksi protes para investor, Kepala BGN yang baru menjabat, Nanik S. Deyang, langsung pasang badan dan menolak disalahkan atas kebijakan pendahulunya.
Nanik berdalih bahwa dirinya baru masuk ke lingkaran BGN pada akhir September 2025, sehingga tidak mengetahui kesepakatan di bawah tangan yang dibuat oleh Dadan Cs.
"Saya enggak tahu, kan saya baru masuk akhir September tahun 2025," kata Nanik singkat.
Meski begitu, menyikapi eskalasi protes di kantornya, Nanik mengklarifikasi bahwa pihak BGN tidak berniat menghentikan operasional dapur di wilayah 3T.
Ia berjanji akan segera membawa masalah regulasi dan jeritan para investor ini ke tingkat legislatif.
"Bukan dihentikan dapurnya. Mereka adalah investor dapur 3T yang merasa sudah membangun tapi tidak jelas kelanjutannya. Kemarin saya dan dua wakil kepala sudah menerima pengaduannya. Nanti kita konsultasikan ke DPR dan pihak terkait untuk mencari solusinya seperti apa," ujar Nanik, Selasa (9/6/2026).
Di tengah riak protes dan isu penghentian sementara program akibat seretnya dana operasional, BGN bergerak cepat memastikan bahwa secara nasional pencairan anggaran program MBG tetap berjalan sesuai mekanisme.
Namun, bagi para investor daerah yang telanjur merugi miliaran hingga ratusan miliar rupiah, janji di atas kertas tidak lagi cukup untuk meredam kekecewaan yang telanjur mendalam.
(TribunTrends/Wartakotalive)
