SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menegaskan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak boleh terhenti meski Bupati Muara Enim Edison saat ini berhalangan menjalankan tugas.

Penegasan itu disampaikan Herman Deru usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim Sumarni di Griya Agung Palembang, Rabu (10/6/2026).

Menurut Deru, penunjukan Sumarni sebagai Plt Bupati merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan agar pemerintahan tetap berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Baru saja kita menyerahkan SK untuk pelaksana tugas Bupati Muara Enim, yakni Wakil Bupati Sumarni. Secara konstitusi, Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati ketika Bupati berhalangan," kata Herman Deru.

Ia meminta Sumarni segera melakukan konsolidasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan tetap fokus melanjutkan visi serta misi yang sebelumnya telah disusun bersama dengan Edison.

Menurutnya, pasangan kepala daerah merupakan satu kesatuan dalam menjalankan arah pembangunan daerah sehingga program yang telah direncanakan harus tetap berjalan.

"Yang saya pesan, lakukan konsolidasi di lapangan dan tetap fokus pada visi-misi yang sudah dibuat bersama Pak Edison dan Ibu Marni," ujarnya.

Selain itu, Herman Deru juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan di Kabupaten Muara Enim.

Ia meminta seluruh program pembangunan tetap dilanjutkan, termasuk proyek-proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek strategis daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan empat flyover yang ditargetkan dapat dimanfaatkan masyarakat pada tahun 2027.

"Fokus kita, proyek ini harus bisa digunakan pada 2027. Namun saat ini masih berproses dan masih dalam tahap pembangunan," katanya.

Deru menegaskan, salah satu tugas utama Plt Bupati adalah memastikan tidak ada program pembangunan maupun pelayanan publik yang terhambat akibat dinamika yang terjadi saat ini.

"Salah satu tugas utama Ibu Marni adalah memastikan roda pemerintahan tidak stagnan. Tidak ada alasan pembangunan terhenti atau tertunda," tegasnya.

Tak hanya itu, Herman Deru juga berpesan agar Sumarni lebih banyak turun langsung menemui masyarakat dan melihat kondisi di lapangan dibanding menghadiri kegiatan seremonial.

"Banyak-banyak di lapangan, jangan kebanyakan undangan," pesannya.

Terkait kasus hukum yang menjerat Edison, Herman Deru menilai hal tersebut merupakan persoalan individu dan tidak boleh dikaitkan dengan institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Meski demikian, ia mengakui peristiwa tersebut tetap memiliki dampak terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan daerah, serta kondisi psikologis masyarakat yang harus dijaga agar tetap kondusif.

"Ini persoalan individu, bukan lembaga. Tetapi dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat harus kita jaga agar tetap kondusif dan tenteram," pungkasnya.