TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang kini menembus angka Rp16.650 per liter di Kota Balikpapan memicu gelombang kekecewaan masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, warga dan pelaku UMKM mulai melontarkan ancaman aksi demonstrasi hingga memogokkan kendaraan di sejumlah SPBU apabila pemerintah tidak segera menghadirkan solusi konkret.
Pertamina selaku penyedia BBM menyebut kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai diberlakukan pada Rabu (10/6/2026).
Pantauan Tribunkaltim.co di sejumlah SPBU di Balikpapan sekitar pukul 15.00 WITA, sejumlah pengguna kendaraan tampak mengeluhkan lonjakan harga yang dianggap terlalu tinggi dalam waktu singkat.
Sebagian pengendara bahkan mengaku mulai mempertimbangkan beralih ke BBM jenis Pertalite untuk menghemat pengeluaran bulanan.
Baca juga: Cerita Warga Balikpapan Hadapi Pertamax Naik, Ada yang Mau Ganti Sepeda
Salah seorang warga yang bekerja di Balikpapan Selatan, Ahmad Fauzi (42), mengaku kecewa dengan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
Menurutnya, pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sebanding, sementara kebutuhan hidup terus bertambah.
"Kalau harga Pertamax sudah Rp16 ribu lebih per liter, ini pasti sangat memberatkan. Gaji kami tetap, tapi kebutuhan hidup naik terus. Harga sembako naik, apa-apa naik, sekarang BBM juga naik. Lama-lama masyarakat tidak sanggup lagi," keluhnya kepada Tribunkaltim.co saat mengantre Pertalite di SPBU Sepinggan.
Fauzi menilai pemerintah perlu segera turun tangan sebelum keresahan masyarakat semakin meluas.
"Kalau terus begini tanpa solusi, bukan tidak mungkin masyarakat termasuk saya siap turun ke jalan. Kami ingin pemerintah mendengar suara masyarakat kecil," tegasnya.
Baca juga: Update Harga BBM Kaltim 10 Juni 2026, Pertamax Naik Tajam, Bagaimana dengan Pertalite?
Keluhan serupa disampaikan Siti Rahmawati (35), seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menggunakan mobil untuk mengantar anak sekolah dan bekerja.
"Biasanya isi penuh sekitar Rp500 ribu sudah cukup beberapa hari. Sekarang harus keluar uang lebih banyak. Yang berat itu bukan cuma BBM, tapi semua kebutuhan ikut naik. Pendapatan keluarga tidak bertambah, sementara pengeluaran terus membengkak," ujarnya.
UMKM Khawatir Biaya Operasional Membengkak
Di kalangan pelaku usaha, kenaikan harga Pertamax juga menimbulkan kekhawatiran terhadap biaya operasional.
Hendra Sitorus (39), pemilik usaha katering di Balikpapan Selatan, mengaku usahanya langsung terdampak karena kendaraan operasional menggunakan Pertamax.
"Mobil operasional kami wajib menggunakan Pertamax. Dengan harga sekarang, biaya distribusi otomatis naik. Kalau terus naik seperti ini, kami terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan. Dua-duanya sama-sama berat," jelasnya.
Baca juga: Pertamax Naik Hari Ini, DPR Ungkap Kemungkinan Warga Beralih ke Pertalite: Cari Harga Paling Rendah
Hendra mengungkapkan sejumlah pelaku UMKM mulai membahas kemungkinan aksi protes apabila tidak ada kebijakan yang meringankan beban usaha kecil.
"Bahkan beberapa pelaku UMKM berencana melakukan aksi damai jika tidak ada solusi. Ada juga yang mengusulkan memarkir kendaraan di SPBU sebagai bentuk protes agar pemerintah melihat langsung kesulitan masyarakat," ungkapnya.
Ancaman Mogok Kendaraan Muncul
Sementara itu, pengemudi jasa antar barang sekaligus pelaku UMKM, Harman (40), menyebut kenaikan BBM menjadi tekanan tambahan setelah melemahnya nilai tukar rupiah yang turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan usaha.
"Pendapatan kami tidak naik, tapi biaya operasional terus bertambah. Ban naik, oli naik, suku cadang naik, sekarang BBM melonjak. Kalau kondisi ini terus berlanjut, banyak UMKM yang bisa gulung tikar," ujarnya saat mengantre Pertalite di SPBU MT Haryono.
Menurut Harman, aksi demonstrasi maupun mogok kendaraan di SPBU dapat menjadi pilihan terakhir apabila pemerintah tidak segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Baca juga: Jeritan Warga Perbatasan di Krayan Selatan: Harga Semen Tembus Rp500 Ribu, BBM Langka dan Meroket
"Kami tidak ingin ribut, tapi pemerintah harus paham bahwa masyarakat sedang kesulitan. Jangan sampai rakyat dipaksa bertahan sendiri menghadapi kondisi ekonomi yang makin berat," katanya.
Keresahan masyarakat tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah menembus lebih dari Rp18.000 per dolar AS dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang serta biaya produksi di berbagai sektor.
"Kami warga sangat berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat agar daya beli tidak semakin terpuruk," harapnya. (*)
