TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti tajam kondisi perekonomian nasional yang tengah dihantam ketidakpastian global. 

Di tengah bayang-bayang pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), PKS menyerukan pentingnya gotong royong untuk memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri.

Pesan tersebut menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memperkuat Fundamental Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing Global” yang digelar di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ketua MPP PKS, Mulyanto, menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak boleh dihadapi dengan pesimisme. 

Sebaliknya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan mendukung langkah perbaikan yang tengah digulirkan oleh pemerintah.

"Tantangan yang sedang kita hadapi saat ini harus disikapi dengan optimisme dan semangat gotong royong. Kita perlu mendukung berbagai langkah perbaikan ekonomi yang sedang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu keluar dari tekanan global," ujar Mulyanto.

Baca juga: Kenaikan BI Rate dan Harga Pertamax Topang Penguatan Rupiah dan IHSG

Dua Isu Krusial 

Dalam diskusi yang dihadiri sekitar 50 pengurus inti dan dewan pakar PKS tersebut, jalannya forum menyoroti dua isu utama yang dinilai paling mendesak:

• Dampak Depresiasi Rupiah: Menganalisis sejauh mana pelemahan kurs memukul berbagai sektor fundamental ekonomi domestik.
• Strategi Ketahanan Fiskal: Merumuskan langkah taktis jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus membentengi Indonesia dari risiko krisis di masa depan.

Menurut Mulyanto, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk bangkit. 

Potensi pasar domestik yang masif, kekayaan sumber daya alam, dan modal sosial masyarakat menjadi mesin penggerak yang potensial. Namun, kunci utamanya kini ada pada efisiensi anggaran.

PKS menilai, tata kelola sumber daya fiskal yang prudent (hati-hati) dan tajam menjadi harga mati yang harus dieksekusi pemerintah.

Menutup arahannya, Mulyanto menekankan bahwa jalan keluar dari ketidakpastian global ini adalah penguatan demokrasi ekonomi yang sehat, di mana negara hadir lewat tata kelola yang bersih (good governance).

"Kita harus terus membangun optimisme. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk menjaga stabilitas serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang mandiri," pungkasnya.

Hasil pemikiran dari para pakar internal ini nantinya akan disorongkan sebagai kontribusi nyata PKS dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional ke depan.