TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Tingkat pembentukan serikat pekerja perusahaan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dinilai masih rendah.
Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinnakerin) Kabupaten Banyumas, serikat pekerja yang terbentuk baru sekitar 15 persen.
Fakta tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Banyumas
Acara tersebut dibuka langsung Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, di Aula Dinnakerin Banyumas, Rabu (10/6/2026).
Kepala Dinnakerin Banyumas Wahyu Dewanto mengatakan, LKS Tripartit merupakan forum yang mempertemukan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah guna membangun sinergi dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Baca juga: Kenaikan Harga Pertamax Terlalu Besar, Warga Banyumas Beralih ke Pertalite
Menurutnya, selama ini, hubungan industrial di Kabupaten Banyumas telah terjalin baik.
"Alhamdulillah, hubungan industrial yang terjalin antara Pemda Banyumas dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan pengusaha cukup harmonis."
"Agenda tahunan seperti peringatan May Day atau Hari Buruh dapat terselenggara baik, diikuti para pekerja, serta berjalan lancar dan aman," ujar Wahyu dikutip dari keterangan tertulis yang diterima.
Meski demikian, ia mengakui, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian bersama.
Satu di antaranya, terkait kepatuhan perusahaan terhadap syarat-syarat hubungan industrial formal, termasuk pembentukan serikat pekerja.
"Diharapkan, pembentukan serikat pekerja meningkat karena saat ini baru sekitar 15 persen yang sudah terbentuk," katanya.
Wahyu berharap, forum tripartit dapat menjadi ruang dialog yang produktif menghasilkan masukan konkret bagi pemerintah maupun dunia usaha agar berbagai ketentuan hubungan industrial dapat dipenuhi secara optimal.
Dengan demikian, hubungan industrial di Banyumas dapat semakin solid, dinamis, dan kondusif.
"Sehingga, nanti, investasi bisa masuk, kemudian kegiatan perekonomian bisa berkembang, para pekerja juga lebih nyaman bekerja, para pengusaha juga bisa berusaha baik, dan pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan dan fasilitasi secara baik," katanya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono yang juga menjabat sebagai Ketua LKS Tripartit Kabupaten Banyumas menegaskan, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan ketenagakerjaan di daerah.
Menurut Sadewo, keberadaan LKS Tripartit harus terus diperkuat agar mampu menjadi sarana kolaborasi yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan industrial.
Ia berharap, seluruh anggota LKS Tripartit terus meningkatkan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja kelembagaan sehingga mampu menjalankan peran secara maksimal.
"Saya berharap, seluruh anggota LKS Tripartit dapat terus meningkatkan pemahaman mengenai tugas, fungsi, serta tata kerja kelembagaan," kata Sadewo.
Baca juga: Pemkab Banyumas Kepincut Tawaran Pembangunan 145 SPKLU dari Investor, Bupati Sadewo: Bisa Tambah PAD
Sadewo menilai, tantangan dunia ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan ekonomi dan dinamika hubungan kerja.
Karena itu, menurutnya, dialog terbuka antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi hal yang sangat penting.
Ia menegaskan, perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha merupakan sesuatu yang wajar dalam hubungan industrial.
Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang justru merugikan semua pihak.
"Saya meyakini, hubungan industrial yang kondusif tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja dan pengusaha."
"Tetapi, juga menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas," tutur Sadewo.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan LKS Tripartit ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah semakin kuat sehingga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berkembang di masa mendatang. (*)
