Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pramita Kusumaningrum
TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Sebanyak 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo masih berstatus suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga berpotensi mengganggu layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah mengajukan verifikasi ulang dan kini menunggu hasil evaluasi dari tim BGN pusat untuk menentukan pencabutan status suspend.
“Beberapa SPPG sudah mengajukan verifikasi ulang. Ada 4 SPPG kalau ndak salah,” ungkap koordinator wilayah program MBG Kabupaten Ponorogo, Sheila Amanda, Kamis (11/6/2026).
Dia menjelaskan memang 4 SPPG mengajukan verifikasi ulang. Pun tim BGN telah melakukan validasi terhadap SPPG meminta verifikasi ulang.
“Nanti memang divalidasi dan mungkin bisa dicabut suspendnya. Tapi tentu yang menentukan BGN pusat. Kami di daerah tidak bisa,” katanya.
Baca juga: Koordinator Nasional Pemuda Timur Dukung Makan Bergizi Gratis: Bisa Menggerakkan Ekonomi
Dia menjelaskan sementara ada 4 SPPG yang mengajukan verifikasi ulang.
Shiela merinci kermpatnya adalah SPPG Nailan di Kecamatan Slahung, SPPG Pijeran di Kecamatan Siman.
Kemudian 2 SPPG di Kecamatan Sawoo. Kedua SPPG itu adalah SPPG Grogol di Kecamatan Sawoo dan SPPG Ketro di Kecamatan Sawoo.
“Yang diverifikasi kembali itu Ada 4 yaitu nailan, Siman, Sawoo Grogol sama Sawoo ketro,” tambah Shiela saat dikonfirmasi TribunJatim.com.
Dia menjelaskan proses pengajuan kembali itu dari BGN pusat. Kemudian nanti turun ke daerah, dilakukan monitoring apakah sudah sesuai atau belum.
“Kalau belum sesuai ya harus diperbarui lagi. Karena memang harus benar-benar sesuai standarnya,” tegasnya.
Sheila mengaku dengan 11 di suspend itu tentu terdampak kepada penerima manfaat. Dimana 1 SPPG biasanya melayani 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat.
“Ya sementara ini tidak menerima. Karena memang tidak bisa dicover ke SPPG terdekat. Lantaran jika melayani lebih dari 2.500 takutnya nggak maksimal dalam pelayanan,” urainya.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyayangkan keputusan suspend terhadap 11 SPPG. Pemkab Ponorogo ingin dilibatkan.
“Kami juga sangat menyayangkan sekali karena kami (Pemkab Ponorogo) ada satgas harusnya kami dilibatkan untuk itu, kami juga memeriksa dibeberapa,” ungkap Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, beberapa waktu lalu,
Dia mengaku alasan BGN memberhentikan sementara adalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Bunda Lisdyarita pun yelah antisipasi.
Tak ingin kasus serupa terjadi, pihaknya berharap Satgas (Satuan Tugas) yang dibentuk Pemkab Ponorogo dilibatkan dalam pemeriksaan kelak.
Pihaknya sepakat layanan SPPG mesti berjalan. Pun, higenis diterima penerima manfaat tanpa ada kendala. Termasuk standar kesehatan seperti pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi(SLHS) hingga ijin lainnya.
Sebaliknya, bila ditemukan masalah Satgas tak segan melaporkan ke BGN untuk dapatkan sanksi.
“Kami juga memeriksa beberapa, IPALnya bagus untungnya tidak ada masalah. Tentu harapan kami, agar kualitas MBG di Ponorogo semakin lebih baik,” pungkasnya.
