Jakarta (ANTARA) - Sejumlah ahli di bidang teknologi dan sosial media menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang adaptif untuk menghadapi homeless media di tengah era perkembangan teknologi yang kian masif.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, homeless media adalah entitas perusahaan atau organisasi yang melakukan praktik jurnalistik namun tidak terdaftar sebagai perusahaan media.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Dewan Pembina Government Social Media Summit (GSMS) Karina Kusumawardani mengatakan bahwa pemerintah perlu memikirkan strategi untuk menjaga pesan terkait sebuah isu yang ingin disampaikan pada publik.
"Di tengah fragmentasi media yang semakin kompleks, menjaga konsistensi pesan dan identitas komunikasi menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” ujar Karina dalam GSMS 2026 bertajuk “Navigasi Komunikasi Pemerintah: Tetap Tepercaya di Tengah Era Fragmentasi Media” di Jakarta, Selasa (9/6).
Lebih lanjut, Karina menilai bahwa instansi pemerintah harus memadukan pendekatan konvensional dan modern agar program dan kebijakan dapat dipahami secara utuh dan inklusif oleh lintas generasi.
Pemerintah harus lincah memadukan rilis pers, konten media sosial yang dinamis, hingga sosialisasi tatap muka. Inovasi komunikasi ini krusial untuk menciptakan respons yang adaptif dan mendongkrak keterlibatan masyarakat secara organik.
CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid Naradhipa menyoroti fenomena munculnya homeless media serta entitas nonkonvensional yang kini secara masif mengubah cara publik mengakses dan mempercayai informasi.
“Entitas media nonkonvensional ini berkembang pesat karena berhasil mengisi kekosongan sudut pandang, khususnya bagi demografi muda yang cenderung lebih menyukai informasi yang terdesentralisasi dan ringkas dibanding format berita tradisional,” kata Aqsath.
Aqsath juga mengungkapkan bahwa pergeseran ini menuntut instansi pemerintah untuk berinteraksi lebih dinamis.
Menurutnya, pembangunan pola kemitraan yang sehat dan tangkas dengan ekosistem media modern kini menjadi kunci agar diskursus publik semakin kaya, bukan justru memperdalam polarisasi.
Dalam acara itu, turut dilakukan pemberian penghargaan kepada 16 instansi pemerintah dengan kinerja pengelolaan media sosial terbaik.
Total 16 penghargaan tersebut terdiri atas empat kategori, yakni "Most Engaging", "Best Use of Image", "Best Use of Video", dan "Best Account". Dari tiap kategori terdapat empat klaster, yaitu kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga perguruan tinggi negeri.
Pemenang untuk kategori "Most Enganging" adalah Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, DI Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung. Kemudian pemenang "Best Use of Image" yakni Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia, DI Yogyakarta dan Universitas Udayana.
Penghargaan "Best Use of Video" diraih oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DI Yogyakarta dan Universitas Negeri Semarang. Sedangkan pemenang "Best Account" adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DI Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada.
