Laporan Wartawan TribunJatim.com, Beni Indo
TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Rencana Pemerintah Kota Malang untuk beralih menggunakan kendaraan elektrik sebagai armada operasional mendapat respons positif dari DPRD Kota Malang.
Namun, dukungan tersebut disertai catatan penting agar kebijakan tidak menggeser kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja, penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya operasional jangka panjang.
Meski demikian, aspek penganggaran, manfaat, dan prioritas penggunaan tetap harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan dijalankan.
DPRD Kota Malang menilai transisi menuju kendaraan ramah lingkungan perlu dibarengi kajian komprehensif agar tidak justru menimbulkan beban baru bagi APBD. Terlebih, sejumlah sektor pelayanan publik masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dibandingkan pengadaan kendaraan dinas pejabat.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk menghitung secara detail efisiensi yang dapat diperoleh dari penggunaan kendaraan elektrik dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Perhitungan tersebut dinilai penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel.
Karena itu, DPRD lebih mendorong penggunaan skema sewa kendaraan elektrik dibandingkan pembelian unit baru. Opsi tersebut dinilai lebih fleksibel dan mampu mengurangi beban pengelolaan aset pemerintah daerah.
Baca juga: Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang 2025 Lampaui Target, Pajak Daerah Penyumbang Terbesar
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menilai opsi menyewa kendaraan dinas elektrik lebih realistis dibandingkan membeli unit baru. Menurutnya, skema sewa memiliki sejumlah keuntungan dari sisi efisiensi biaya dan pengelolaan aset.
“Kalau saya pribadi mendorong Pemkot Malang mendata dulu kendaraan-kendaraan yang sudah tua untuk kemudian diganti. Saya lebih setuju opsi sewa karena hitung-hitungannya lebih murah,” kata Bayu, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, pembelian kendaraan baru akan menambah beban pemerintah karena selain biaya pengadaan, pemerintah juga harus menanggung biaya perawatan dan penyusutan nilai aset. Menurutnya, ketika kendaraan dijual kembali, nilai ekonominya juga sudah jauh berkurang dibandingkan harga pembelian awal.
“Kalau beli, ada biaya perawatan. Ketika dijual lagi nilainya juga turun. Itu yang perlu dihitung secara matang,” ujarnya.
Bayu mengaku sepakat dengan gagasan penggunaan kendaraan elektrik sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus didukung kajian yang komprehensif agar tidak justru menambah beban anggaran daerah.
“Kalau wacana kendaraan elektrik saya sepakat. Tetapi memang perlu pembicaraan dan perhitungan yang matang,” katanya.
Hingga saat ini, menurut Bayu, DPRD Kota Malang belum membahas secara khusus kebutuhan anggaran untuk pengadaan maupun penyewaan kendaraan elektrik. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran daerah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Anggarannya memang belum dibicarakan. Tetapi kita harus punya skala prioritas,” ujarnya.
Bayu menilai kendaraan operasional yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah sebelum memikirkan penggantian kendaraan dinas pejabat.
Ia mencontohkan armada pengangkut sampah dan kendaraan pelayanan masyarakat lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan publik.
“Kalau saya, yang harus diprioritaskan adalah yang menyentuh pelayanan umum. Misalnya truk sampah dan kendaraan pelayanan lainnya,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik akan lebih dirasakan masyarakat dibandingkan pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat pemerintahan. Karena itu, ia menganggap rencana penggantian mobil dinas pimpinan masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
“Kalau mobil dinas pribadi atau pimpinan, itu masih debatable. Karena sebenarnya masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ujarnya.
Bayu menegaskan bahwa dalam kondisi fiskal saat ini, pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Penuhi dulu kebutuhan pelayanan publik. Setelah itu baru kebutuhan yang sifatnya penunjang operasional pimpinan. Kan ada opsi lain kalau untuk kebutuhan pribadi misal bisa naik sepeda motor,” katanya.
Melihat skema kerja sama dengan perusahaan penyedia kendaraan elektrik, menurutnya tetap memungkinkan untuk diterapkan apabila memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai model kerja sama dapat dibahas agar tetap sesuai dengan mekanisme penganggaran pemerintah yang dilakukan setiap tahun.
“Kerja samanya bisa disesuaikan. Misalnya kontraknya tiga tahun, tetapi pembayarannya dilakukan setiap tahun sesuai kemampuan APBD,” ujarnya.
Ia menilai pola semacam itu lazim dilakukan dalam sejumlah kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga dan dapat menjadi solusi untuk menjembatani kebutuhan efisiensi dengan keterbatasan anggaran daerah.
“Yang penting semua dibicarakan dengan jelas dan menguntungkan pemerintah daerah. Itu yang harus menjadi prinsip utama,” kata Bayu.
Senada dengan Bayu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan opsi membeli unit baru tidak sejalan dengan program efisiensi. Ia lebih memilih skema sewa.
Dikatakan Ali, wacana penggunaan kendaraan elektrik sudah dibahas dalam berbagai forum internal pemerintah daerah sejak beberapa waktu lalu. Salah satu pertimbangan utama adalah meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas akibat kenaikan harga BBM.
“Pembahasan ini sudah dimulai sejak sebelum Hari Kebangkitan Nasional. Pertanyaan kami waktu itu sederhana, apakah tahun ini ada pengembalian efisiensi atau justru akan ada tambahan efisiensi lagi,” kata Ali Muthohirin.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Karena itu, seluruh sektor yang berpotensi menghasilkan penghematan mulai dievaluasi, termasuk operasional kendaraan dinas.
“Saya sempat bertanya kepada Pak Sekda, lini mana yang masih bisa diefisiensi. Salah satu yang muncul adalah kendaraan operasional,” ujarnya.
Gagasan tersebut juga diperkuat oleh laporan dari sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang mengalami peningkatan biaya operasional akibat konsumsi BBM kendaraan lapangan.
Saat melakukan kunjungan ke DLH, Ali mengaku menerima laporan bahwa kebutuhan anggaran BBM mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
“Itu menjadi salah satu gambaran bagi kami. Operasional BBM di DLH naik cukup signifikan,” katanya.
Dari berbagai pembahasan tersebut, Pemerintah Kota Malang mulai menghitung kemungkinan penghematan apabila sebagian kendaraan operasional beralih menggunakan energi elektrik. Kajian awal bahkan telah dilaporkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Namun, Ali masih belum menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk operasional kendaraan elektrik.
Dalam proses tersebut, Pemkot Malang tidak hanya mengkaji penggunaan kendaraan elektrik, tetapi juga mulai membahas kemungkinan melelang sebagian aset kendaraan yang ada saat ini. Langkah itu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM non subsidi mulai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencari akal skema penghematan anggaran.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah beralih secara bertahap dari kendaraan dinas berbahan bakar fosil menuju elektrik.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kamis (11/6/2026).
Ia mengatakan, kenaikan harga BBM sebenarnya telah diprediksi sejak beberapa waktu lalu oleh Pemkot Malang.
Oleh karena itu, berbagai skenario antisipasi telah dibahas jauh sebelum penyesuaian harga diumumkan.
"Kami sudah memprediksi dan membahas bahwa BBM ini akan ada kenaikan, dan ternyata memang benar. Tidak hanya Dex, tetapi juga jenis BBM lainnya," kata Erik, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi penggunaan kendaraan dinas sebenarnya sudah diterapkan cukup lama di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Namun, kenaikan harga BBM yang terus terjadi membuat pemerintah harus mencari langkah yang lebih strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran.
"Kalau efisiensi dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebenarnya sudah lama kami lakukan," ujarnya.
Erik mengungkapkan, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini semakin menantang setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai sekitar Rp350 miliar.
Di sisi lain, harga BBM yang meningkat menyebabkan kebutuhan operasional kendaraan dinas ikut membengkak.
Akibatnya, alokasi anggaran BBM yang telah disusun sebelumnya diperkirakan tidak akan cukup hingga akhir tahun anggaran 2026.
"Setelah kami hitung, alokasi anggaran BBM yang ada tidak sampai memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun. Masih banyak kurangnya, dan kami tidak punya uang tambahan," katanya.
Kondisi tersebut membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan rapat dan simulasi untuk mencari formulasi kebijakan yang paling memungkinkan.
Menurut Erik, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar karena pengurangan anggaran tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pengurangan TKD, harga BBM naik, tetapi pelayanan publik harus tetap berjalan optimal," ujarnya.
Salah satu opsi yang kini sedang dikaji adalah penggunaan kendaraan dinas berbasis energi non-fosil, terutama kendaraan listrik.
Pemkot Malang masih menghitung berbagai aspek teknis dan ekonominya sebelum mengambil keputusan.
"Kami mencoba memformulasikan opsi kendaraan dinas yang tidak berbasis energi fosil. Salah satunya kendaraan elektrik," kata Erik.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan.
Selain membeli kendaraan listrik baru, pemerintah juga membuka kemungkinan menjual kendaraan dinas lama berbahan bakar minyak dan menggantinya dengan kendaraan elektrik.
Opsi lain yang turut dikaji adalah menyewa kendaraan listrik apabila secara perhitungan dinilai lebih efisien dibandingkan membeli unit baru.
"Bisa jadi kendaraan lama dijual, lalu diganti kendaraan listrik. Kalau harga kendaraan listrik terlalu mahal, bisa juga opsi sewa," ujarnya.
