TRIBUNNEWS.COM - Gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta dan berbagai daerah pada Jumat (12/6/2026) mendapat perhatian luas dari media internasional.
Demonstrasi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah tekanan ekonomi berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sorotan media asing muncul karena aksi mahasiswa mengangkat berbagai isu ekonomi yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, hingga melemahnya daya beli.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara nasional. Kenaikan paling signifikan terjadi pada BBM jenis Pertamax (RON 92) yang naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Di saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berada dalam tekanan. Rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dan berpotensi ditutup melemah di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.100 per dolar AS pada perdagangan Jumat (12/6/2026).
Kombinasi antara kenaikan harga BBM dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi salah satu latar belakang yang memicu aksi mahasiswa di berbagai daerah. Kondisi tersebut juga menarik perhatian media asing yang menyoroti perkembangan ekonomi dan dinamika sosial-politik yang terjadi di Indonesia.
Sejumlah media internasional bahkan menempatkan aksi mahasiswa Indonesia sebagai salah satu isu utama yang mereka liput.
Baca juga: Pengamanan Demo di Jakarta, Kapolda Metro Larang Personel Bawa Senjata Api: Harus Humanis
Aksi mahasiswa pada 12 Juni 2026 menjadi perhatian media internasional di tengah tekanan ekonomi Indonesia, terutama melemahnya rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, sementara pemerintah dianggap masih menjalankan program-program yang memerlukan anggaran besar.
Media asing menyoroti bahwa beberapa tuntutan mahasiswa sejalan dengan kekhawatiran investor asing yang dalam beberapa bulan terakhir menarik dana dari pasar Indonesia.
Rupiah disebut sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia sepanjang 2026 dan sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS.
Media asing juga menyoroti bahwa meski demonstrasi mahasiswa berlangsung, kelompok buruh dan organisasi masyarakat sipil besar belum ikut bergabung dalam aksi kali ini.
Aksi 12 Juni disebut sebagai salah satu mobilisasi mahasiswa terbesar sejak gelombang demonstrasi nasional pada Agustus 2025 yang dipicu isu ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Media internasional menilai perkembangan aksi mahasiswa ini penting karena dapat menjadi indikator tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung.
Pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini mendorong sejumlah kelompok mahasiswa menyuarakan gerakan Reformasi Jilid 2 sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ultimatum yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ayip Tayana menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Namun, ia menilai pelemahan rupiah tidak dapat diselesaikan melalui tekanan politik maupun ultimatum kepada pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu, penguatan nilai tukar rupiah hanya dapat dicapai melalui kebijakan ekonomi yang tepat, disiplin fiskal, serta terjaganya kepercayaan pasar.
"Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri," kata Ayip Tayana.
Ayip menjelaskan, aksi-aksi yang memunculkan narasi ketidakstabilan politik justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.
Menurutnya, pasar keuangan sangat sensitif terhadap situasi politik suatu negara. Ketika muncul ketidakpastian, investor dapat menunda investasi atau bahkan menarik modal dari dalam negeri.
"Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri," terangnya.
Ia menilai kondisi tersebut justru dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah dan memperlambat masuknya aliran modal asing ke Indonesia.
Ayip juga menyoroti kemungkinan berkembangnya tuntutan mahasiswa ke arah wacana pemakzulan atau pelengseran pemerintahan.
Menurutnya, aksi mahasiswa tetap relevan apabila bertujuan mengingatkan pemerintah agar memperbaiki kondisi ekonomi.
Namun, jika isu pelemahan rupiah dijadikan dasar untuk membangun narasi pergantian kekuasaan, maka hal itu dinilai tidak berkaitan langsung dengan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.
"Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika (fluktuasi) rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ayip menilai situasi ekonomi dan politik saat ini berbeda jauh dibandingkan masa krisis moneter 1998 yang berujung pada perubahan pemerintahan.
Menurutnya, meski Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki legitimasi politik yang kuat.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi (pelengseran) sulit terjadi," katanya.
Selain itu, ia menilai belum terlihat adanya konsolidasi besar dari berbagai kelompok masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan politik seperti pada era Reformasi 1998.
"Saya belum melihat konsolidasi lintas nasional yang kuat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat, hingga elit politik. Kesimpulan saya, belum akan terjadi seperti 1998, kira-kira begitu," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah kelompok mahasiswa mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan IHSG dengan kebijakan ekonomi pemerintah.
Bahkan, BEM SI Jawa Tengah sempat memberikan ultimatum kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam kurun waktu 18 hari, dengan ancaman menggalang gerakan yang mereka sebut sebagai Reformasi Jilid 2.
