TRIBUN-SULBAR. COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menghibahkan lahan untuk pengembangan, dan perluasan Bandar Udara Tampa Padang Mamuju.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkintanhub) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Murdanil, selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Sulawesi Barat, bersama Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemkesra. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Baca juga: Tambahan 12,25 Poin Timnas Indonesia Naik ke Rangking 118 FIFA
Baca juga: DPRD Pinrang Belajar Penyusunan Agenda Dewan ke DPRD Sulbar
Fokus utama rapat adalah mengevaluasi perkembangan terbaru serta mengidentifikasi berbagai tantangan, dalam proses hibah lahan Bandara Tampa Padang.
Murdanil menegaskan bahwa hibah lahan ini merupakan fondasi utama bagi pembangunan Bandara Tampa Padang, yang diharapkan menjadi gerbang konektivitas baru bagi Sulawesi Barat.
"Proses tahapan hibah lahan ini harus kita kawal sejak dari dokumen pertanahan hingga penetapan status hibah. Jangan sampai ada hambatan administrasi yang memperlambat pembangunan bandara, karena ini menyangkut akses masyarakat terhadap transportasi udara dan percepatan pembangunan ekonomi di provinsi kita,"* ujar Murdanil usai memimpin rapat.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antar perangkat daerah, khususnya dengan Dinas Perkintanhub, terus diperkuat untuk memastikan setiap tahapan sesuai regulasi dan target waktu yang telah ditentukan.
Menurutnya, keberadaan Bandara Tampa Padang tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga membuka peluang investasi dan pariwisata di Sulawesi Barat.
Saat Pemprov Sulbar berencana memperluas Bandara Tampa Padang, satu sisi jumlah penumpang yang ingin terbang rute Mamuju - Makassar, begitupun sebaliknya justru makin sedikit.
Inilah penyebab maskapai penerbangan Batik Air memutuskan untuk menghentikan operasional rute penerbangan yang menghubungkan Mamuju (Sulawesi Barat) dengan Makassar (Sulawesi Selatan).
Langkah ini diambil menyusul sepinya jumlah penumpang yang berimbas pada menurunnya tingkat keterisian kursi (load factor).
Sebagai solusinya, rute tersebut kini diambil alih maskapai Wings Air yang akan melayani penerbangan setiap hari.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan (Perkimtan) Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, membenarkan adanya perubahan skema penerbangan komersial antarprovinsi tersebut.
"Batik Air untuk sementara tidak ada lagi (beroperasi). Hal ini karena melihat dari jumlah penumpang yang terus mengalami penurunan," ujar Maddareski saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Senin (8/6/2026) lalu.
Maddareski mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar sebelumnya telah menjajaki komunikasi intensif dengan Pemprov Sulawesi Selatan untuk membahas opsi subsidi silang demi menyelamatkan rute tersebut. Namun, kesepakatan subsidi urung berjalan.
"Ternyata Pemerintah Provinsi Sulsel tidak memberikan subsidi dalam bentuk anggaran. Mereka hanya menyediakan dan memfasilitasi rute serta slot penerbangan harian yang kita butuhkan. Artinya, penerbangan saat ini berjalan murni komersial tanpa subsidi," jelasnya.
Menurut Maddareski, langkah komersial tanpa subsidi ini juga diambil belajar dari pengalaman sebelumnya.
Subsidi yang sempat dikucurkan pemerintah daerah ternyata tetap tidak mampu memenuhi target keterisian penumpang yang diharapkan pihak maskapai.
Dampak dari sepinya penumpang membuat jadwal penerbangan di Bandara Tanpa Padang, Mamuju, sempat menjadi tidak menentu.
Sebelumnya, jadwal tiga kali seminggu (Rabu, Jumat, Minggu) sering dibatalkan sepihak oleh maskapai di hari Rabu jika kuota kursi tidak terpenuhi. (*)
