TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pegiat antikorupsi dari Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba menggelar aksi teatrikal menyapu uang mainan di depan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman.
Aksi ini merupakan respons atas gelombang protes yang sebelumnya disuarakan Paguyuban Pegawai Notaris, PPAT, dan Freelance Sleman terkait lambatnya pelayanan birokrasi dan tuntutan perbaikan sistem atas pengurusan sertifikat tanah di instansi tersebut.
Dalam aksinya, Kamba mengenakan sorjan motif garis lurus dan kaos hitam bertuliskan "Adili Koruptor". Ia membawa sapu lidi, kaca pembesar, meteran, serta segepok uang mainan pecahan Rp2.000, Rp 5000 dan Rp20.000. Uang-uang mainan tersebut disebar di lantai, lalu diukur menggunakan meteran sebelum akhirnya disapu bersih.
Kamba mengatakan, prosesi menyapu uang mainan yang berserakan di lantai tersebut merupakan simbol bersih-bersih di Kantor ATR/BPN Sleman.
"Harapannya agar tidak ada lagi, misalnya tidak ada pungli. Meskipun (pungli) sulit dibuktikan ya, wah itu ada pungli, di BPN atau kantor manapun, tapi kan (pungli) itu sulit dibuktikan tanpa ada bukti-bukti yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga aksi ini bawa sapu, uang mainan sebagai bentuk bersih-bersih, semoga tidak ada pungli di kantor Pertanahan Sleman di bawah kepemimpinan Plt baru," kata Kamba, di lokasi, Jumat (12/6/2026).
Kamba, dalam aksi seorang diri itu, juga membawa meteran. Meteran dibentangkan untuk mengukur panjang uang yang berserakan. Aksi ini menyimbolkan seberapa panjang proses birokrasi yang harus dilalui masyarakat demi mendapatkan dokumen yang diinginkan. Selain menggelar aksi, JCW juga menyiapkan map cokelat berisi surat yang akan dikirimkan kepada Pimpinan KPK.
Surat tersebut berisi permohonan agar KPK mengawasi Kantor Pertanahan Sleman. Menurut Kamba, langkah ini merujuk pada kajian KPK tahun 2025 yang menyebut Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu lembaga negara dengan celah potensi korupsi yang tinggi.
Melalui aksi tersebut, Kamba ingin menekankan pentingnya kepastian hukum dan kepastian syarat bagi masyarakat saat mengakses layanan di BPN. Jika seluruh administrasi sudah terpenuhi, kata dia, seharusnya tidak ada alasan bagi petugas untuk menunda proses. Kamba juga mendorong optimalisasi digitalisasi layanan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan kecepatan. Pihaknya mengaku mendukung, upaya perbaikan yang sekarang sedang dilakukan, termasuk adanya pergantian pucuk pimpinan di kantor tersebut.
"Kami mendukung pencopotan kepala BPN Sleman kemarin (Imam Nawawi). Semoga plt yang saat ini, Pak Andi Reza Fitrian Eru Setiawan menjadi lebih baik pelayanannya," kata dia.
Menanggapi aksi tersebut, Plt Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman, Andi Reza Fitrian Eru Setiawan mengaku menghormati aksi teatrikal yang dilakukan JCW sebagai bentuk kebebasan berpendapat, sepanjang aksi dilakukan dengan damai. Sebagai pejabat baru, ia berharap tuntutan tersebut dapat menjadi motivasi internal untuk membenahi pelayanan.
