SRIPOKU.COM – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi aktivitas pidato dalam beberapa waktu ke depan guna meredam kemarahan publik yang belakangan diwujudkan melalui kritik hingga aksi demonstrasi.

Menurut Pangi, gejolak yang terjadi saat ini tidak semata-mata dipicu oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh cara komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat.

"Menurut saya, enggak usah Prabowo pidato dulu, satu sampai dua bulan ini pasti mereda negara ini. Jangankan dua bulan, seminggu berhenti pidato, enggak ada orang demo lagi," kata Pangi, Jumat (12/6/2026).

Pangi menilai sejumlah pidato Presiden Prabowo sering kali memunculkan kontroversi karena dianggap tidak terarah dan kurang mampu menjaga sentimen publik.

Ia mencontohkan pidato Presiden saat Musyawarah Nasional HIPMI di Lampung yang menyinggung pihak-pihak yang dianggap "nyinyir" terhadap pemerintah.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi dan meningkatnya keresahan masyarakat, pemerintah sebaiknya lebih fokus menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat dibandingkan terlibat dalam polemik komunikasi publik.

Ia menyebut sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan biaya hidup masyarakat, hingga merealisasikan berbagai program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Pangi membandingkan gaya komunikasi Prabowo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurutnya, Jokowi memiliki kemampuan menjaga perasaan dan sentimen masyarakat sehingga mampu mempertahankan tingkat penerimaan publik yang baik selama menjabat.

"Prestasi negara itu sejauh mana mereka punya kemampuan untuk menggembirakan hati rakyat. Menjaga perasaan rakyat itu bagian dari kinerja," ujarnya.

Pangi menilai seorang pemimpin perlu mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kondisi masyarakat.

Sebab, komunikasi yang tidak tepat berpotensi mengaburkan capaian pemerintah dan memunculkan resistensi yang lebih besar di tengah publik.