TRIBUNNEWS.COM - Aksi demonstrasi akan digelar di sejumlah daerah pada hari ini, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan pamflet yang beredar di media sosial, kota-kota besar yang akan menggelar aksi demo yakni Jakarta, Padang, Semarang, Medan hingga Kalimantan.
Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) akan menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Mahasiswa dari kampus lain di Jakarta yakni Institut STIAMI, Universitas Trilogi, dan Universitas Paramadina, juga akan menggelar aksi unjuk rasa.
Di Sumatera Selatan (Sumsel), BEM Nusantara Sumsel bersama sejumlah BEM perguruan tinggi di Sumsel akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Selatan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa diperkirakan mengerahkan sekitar 500 hingga 1.000 massa untuk menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
Lalu, demo di Padang salah satunya diinisiasi oleh BEM KM Universitas Andalas Padang (Unand).
Mereka menyerukan aksi "Indonesia Sekarat" yang akan digelar di Kantor DPRD Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Padang.
Sejumlah elemen mahasiswa dan aliansi juga akan menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI), Jakarta Pusat, Senin.
Seruan Aksi hari ini bertajuk 11+9=? #SelamatkanIndonesia #Perbaikihiduprakyat.
Sejumlah personel kepolisian telah berjaga di sejumlah titik di kawasan Bundaran HI hingga Dukuh Atas.
Baca juga: Pantauan Demo Mahasiswa Hari Ini di Berbagai Daerah, Lampung, Medan, Semarang, Malang, hingga Padang
Di kawasan Dukuh Atas, terlihat puluhan personel kepolisian tampak berjaga di depan Gedung Thamrin Nine.
Mereka tampak disebar di sejumlah titik di kawasan Dukuh Atas.
Sejumlah bus yang membawa personel Brimob Polri juga sudah berdatangan.
Massa aksi turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah yang mereka rangkum dalam Tuntutan 11+9.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, menyampaikan gabungan berbagai organisasi itu membawa nama Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).
Aliansi Perisai membawa total 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesejahteraan buruh, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan.
"Tuntutan kami itu adalah 11+9 tuntutan, yaitu ada 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum," ujar Rizaldy, Senin, dilansir Kompas.com.
Terdapat 11 tuntutan mendesak dari aliansi Perisai sebagai berikut:
1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalyon teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.
11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.
Sementara itu, ada 9 tuntutan umum seperti berikut:
1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.
Ribuan personel polisi disiagakan di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat untuk mengamankan aksi demo oleh sejumlah elemen pada Senin hari ini.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan ada sekira 5.955 personel gabungan yang akan berjaga di sejumlah titik aksi.
"Pelayanan aksi unjuk rasa 5.955 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran), pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus lainnya," kata Erlyn dalam keterangannya, Senin.
Baca juga: Demo di Empat Lokasi Jakarta Hari Ini, Polisi Terapkan Pengamanan Humanis
Personel pengamanan akan disebar di kawasan Silang Selatan Monas, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Gedung DPR/MPR RI hingga kawasan Kwitang, Senen.
Erlyn mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan tuntutan secara tertib.
Orasi diminta tidak memicu provokasi, apalagi berujung tindakan anarkis.
“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” pungkasnya.
BEM se-Kalimantan Selatan juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026).
Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat sipil akan turun dalam aksi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel.
Massa dijadwalkan berkumpul di kawasan Siring Patung Bekantan pada pukul 13.00 Wita sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Kalsel.
“Ada sekitar 500 massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang bakal turun ke jalan,” kata Koordinator Pusat BEM se-Kalsel, M Irfan Naufal, Minggu, dilansir Tribunbanjarmasin.com.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah menghentikan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih (KMP).
Baca juga: Tuntutan Utama Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Medan, hingga Semarang, Kompak Ingin MBG Dihapus
Kedua, meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri.
Lalu tuntutan keempat, mahasiswa meminta pemerintah pusat dan daerah lebih memprioritaskan kesejahteraan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka pada Senin (15/6/2026) pukul 13.00 WIB.
Aksi yang mengusung tema #MajalengkaBergerak itu diperkirakan akan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai elemen mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, hingga masyarakat umum.
Ketua BEM Universitas Majalengka (UNMA), Nendi Nurdiana, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Terdapat lima tuntutan utama yang akan disampaikan kepada para wakil rakyat di DPRD Majalengka.
Adapun tuntutan yang akan dibawa massa aksi di antaranya, mendesak pemerintah untuk mengurangi pemborosan APBN dan evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden dan pemerintah diminta bertanggung jawab serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
"Segera mengatasi melonjaknya harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah," kata Nendi, Minggu (14/6/2026), dikutip dari TribunJabar.id.
Nendi menjelaskan aksi tersebut untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Harapan daripada aksi dan perjuangan yang kami lakukan, pemerintah segera sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat untuk dapat mementingkan kepentingan rakyat, bukan golongan," tegasnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo) (Tribunbanjarmasin.com/Muhammad Syaiful Riki) (TribunJabar.id/Adhim Mugni Mubaroq)
