TRIBUNJOGJA.COM - Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta menjadi titik akhir dari gelombang unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi nasional, Senin (15/6/2026).
Di pusat keramaian tersebut, massa membacakan enam tuntutan keras, termasuk desakan penurunan harga BBM serta penghentian program pemerintah yang dinilai memboroskan anggaran negara.
Sebelum menyampaikan aspirasinya di Titik Nol Kilometer, massa aksi memulai pergerakan dari Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang. Ratusan mahasiswa tersebut kemudian bergerak menuju Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII untuk melakukan konsolidasi, sebelum akhirnya menggelar long march menuju Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Setelah berorasi di depan gedung legislatif, mahasiswa melanjutkan perjalanan untuk menjadikan Titik Nol Kilometer sebagai pusat penyampaian tuntutan mereka.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Mengusung tajuk "Indonesia Menjerit di Tengah Krisis: Negara Berkabung, Sipil Dikepung, Ekonomi yang Mengapung hingga Masyarakat Lontang-Lantung", mereka menyoroti situasi ekonomi nasional yang kian memburuk. Kondisi ini ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, mengatakan isu ekonomi menjadi fokus utama aksi kali ini. Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah telah memicu efek berantai yang semakin membebani masyarakat.
"Saat ini kami membawa enam tuntutan, tetapi kami terfokus pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami soroti mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM," tandas Radin.
Radin menilai kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar bersubsidi menjadi salah satu bukti nyata bahwa kondisi ekonomi saat ini semakin menekan kehidupan sehari-hari.
"Dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite saat ini," ujarnya.
Dari kawasan Titik Nol Kilometer, mahasiswa secara tegas menuntut penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Kedua program unggulan pemerintah tersebut dinilai justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.
Mahasiswa menilai MBG dan Kopdes lahir tanpa partisipasi publik yang memadai dan berisiko hanya menguntungkan kelompok tertentu. Program-program tersebut dianggap tidak menjawab persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat, seperti meningkatnya angka pengangguran, maraknya PHK, serta menurunnya daya beli.
Kebijakan itu disebut mubazir dan berpotensi menyeret negara pada krisis yang lebih dalam apabila terus dipaksakan tanpa evaluasi. Sorotan tajam juga diarahkan pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini dijabat oleh Nanik S Deyang, sosok yang dinilai tidak kompeten untuk memimpin lembaga negara tersebut.
"Nanik S Deyang mantan wartawan tapi jadi Kepala BGN, apa kompetensinya," tandas Radin.
Mahasiswa memandang pemerintah seharusnya memprioritaskan pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok, alih-alih menggelontorkan anggaran besar untuk program yang efektivitasnya masih dipertanyakan.
Oleh karena itu, selain mendesak penghentian MBG dan Kopdes, mahasiswa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM dan bahan pokok.
Tak hanya itu, massa aksi turut mengkritik tata kelola fiskal dan keuangan negara. Mereka menilai pemerintah terlalu mudah menyalahkan faktor global ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.
"Pemerintah mestinya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi, bukan jalan-jalan ke luar negeri," ungkapnya.
Isu reformasi kepolisian juga menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan di pusat kota Yogyakarta ini. Radin menilai terdapat ketidaksesuaian antara semangat reformasi Polri dengan berbagai kebijakan saat ini, yang justru dinilai memperluas ruang kekuasaan institusi tersebut.
Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan maraknya pemutusan hubungan kerja bagi masyarakat sipil, pemerintah justru dianggap membuka ruang yang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki berbagai jabatan struktural.
"Masyarakat secara umum saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, banyak pekerja yang di-PHK. Malah pemerintah membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk kepolisian, memperlebar kekuasaan mereka," kata Radin.
Menutup orasinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah selama ini dinilai cenderung bersikap defensif dan enggan mengakui kekeliruan dalam menjalankan kebijakan.
"Kami menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah dan mengakui segala kesalahannya," imbuhnya.
