Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa alasan rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas rancangan anggaran tahun 2027 digelar secara tertutup agar tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menjelaskan rapat tersebut membahas rancangan anggaran yang belum pasti karena pagu indikatif yang disampaikan merupakan hasil susunan pimpinan BGN terdahulu yang dicopot Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka, daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi," kata Charles ditemui di sela rapat tertutup itu di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan di dalam rapat tersebut BGN sudah menyampaikan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditetapkan pemerintah, yakni sekitar Rp270 triliun. Kendati demikian, ia menegaskan pagu tersebut bukan anggaran pasti yang akan digunakan BGN.

"Saya harus kasih disclaimer (penafian) anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama," kata dia.

Menurut Charles, pimpinan baru BGN akan menyusun ulang program yang akan dijalankan pada 2027. Berbagai penyesuaian, termasuk efisiensi anggaran dan jumlah penerima manfaat, disebut bakal dilakukan secara besar-besaran.

"Kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan, di 2027, anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya? Kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini," tuturnya.

Kendati belum ada anggaran pasti, Charles menyebut Komisi IX tetap harus menggelar rapat pada Senin hari ini karena siklus pembahasan anggaran di parlemen sedang berjalan dan tidak bisa ditunda. Skema anggaran 2027 BGN ditargetkan rampung pada Juni 2026 ini.

"Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027," ucapnya.

Charles menyampaikan selain mengenai anggaran, rapat turut membahas nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan ditangguhkan. Komisi sektor jaminan sosial itu juga membahas desain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.