Mahasiswa Lampung Berkumpul di Sejumlah Titik sebelum Aksi di DPRD
taryono June 15, 2026 07:19 PM

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Mahasiswa dari berbagai kampus di Lampung berkumpul di sejumlah titik sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Baca juga: Antrean Solar Mengular hingga 1 Km, Truk Logistik Terjebak Berjam-jam di Metro

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), dan sejumlah kampus lainnya awalnya berkumpul di depan Museum Lampung.

Rombongan kemudian bergerak dan bertemu dengan kelompok mahasiswa lain di sepanjang Jalan Raden Intan, mulai dari kawasan Tugu Juang, Patung Pahlawan Radin Inten II, hingga JPO Ramayana.

Di kawasan Tugu Adipura, massa aksi kembali bergabung dengan mahasiswa dari LMND dan IMM sebelum bersama-sama menuju Kantor DPRD Lampung.

Setibanya di lokasi, mahasiswa menggelar orasi yang berlangsung selama beberapa jam. 

Sejumlah organisasi turut terlibat dalam aksi tersebut, di antaranya HMI, GMNI, LMND, BEM Unila, BEM Itera, PMII, KAMMI, GMKI, Teknokrat, hingga SMI Lampung.

Enam Tuntutan

Massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat meninggalkan Kantor DPRD Lampung setelah menggelar aksi penyampaian aspirasi, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Sebelum membubarkan diri, massa menyampaikan pernyataan sikap berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah serta rencana melanjutkan aksi apabila tidak ada tindak lanjut terhadap aspirasi mereka.

Jenderal Lapangan aksi dari Universitas Lampung (Unila), Muhammad Tarehsya, membacakan enam tuntutan utama dalam aksi tersebut.

Pertama, massa meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dengan mewujudkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat. 

Kedua, mereka menuntut penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, aliansi meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. 

Keempat, mereka menuntut revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.

Kelima, massa mendesak penerapan pajak kekayaan (wealth tax). 

Keenam, mereka meminta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lebih adil.

Dalam pernyataan penutup, Muhammad Tarehsya menyampaikan bahwa massa akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Kami akan kembali dengan aksi lanjutan jika aspirasi ini tidak direspons,” ujarnya.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan area DPRD Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra) 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.