TRIBUNNEWS.COM - Salah satu mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, Farizal Vasah, mengungkapkan alasan para mahasiswa menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2206).
Pada Senin ini, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, hingga Makassar.
Aksi demo mahasiswa itu membawa berbagai tuntutan, mulai dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Polri dan Undang-Undang TNI, evaluasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, hingga persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di Jakarta, mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai wilayah di ibu kota Indonesia tersebut, salah satunya di depan Gedung DPR RI.
Farizal pun menjelaskan alasan mahasiswa memilih demo di DPR RI karena mereka merasa DPR yang tugasnya mewakili suara rakyat ini, sudah tidak pro dengan masyarakat Indonesia.
"Kami merasa bahwasannya DPR satu bulan ini tidak bekerja, DPR satu bulan ini tidak menunjukkan pro terhadap rakyat," tegasnya di depan Gedung DPR RI, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.
"Ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun Kementerian, DPR diam dan DPR fokus pada pembuatan RUU Polri," sambungnya.
Karena hal tersebut lah, kata Farizal, para mahasiswa melihat bahwa DPR sudah tidak memihak rakyat.
"Di situ kita melihat bahwasannya DPR tidak lagi pro terhadap rakyat, DPR lagi dan lagi hanya melihat isu-isu populis yang menguntungkan beberapa pihak," jelasnya.
Farizal pun mengatakan, bahkan setelah mahasiswa menggelar aksi demo sejak Jumat (12/6/2026) pun belum ada pernyataan apapun dari DPR RI.
"Kami setelah berteriak (demo), DPR masih belum memberikan statement, DPR masih diam, dan diam adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada masyarakat," tegas Farizal.
Baca juga: Tak Mau Demo Jadi Chaos Seperti Tahun Lalu, BEM UBK Harap DPR RI Segera Buka Ruang Diskusi Mahasiswa
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat, Muhammad Abdimaludin, meminta agar DPR RI segera membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa, usai para mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai daerah.
BEM UBK sendiri hari ini menggelar aksi demo di i Jalan Medan Merdeka Selatan dan perempatan Patung Kuda, Jakarta dan masih berlangsung hingga sekarang.
Atas aksi demo mahasiswa di berbagai daerah ini, Abdimaludin meminta agar DPR RI mengadakan diskusi dengan mahasiswa dalam waktu dekat ini.
"Pimpinan DPR RI Puan Maharani, Dasco, dan jajarannya segera buka ruang dialog untuk mahasiswa waktu terdekat ini," ucapnya saat demo di Patung Kuda, Jakarta, Senin.
Alasannya, kata Abdimaludin, para mahasiswa tidak mau kejadian serupa terulang kembali pada tahun 2025 yang berujung ricuh akibat bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
"Karena memang kita paling takut terjadi ke-chaos-an di tanggal 28 Agustus tahun 2025, kami tidak mau, BEM UBK menyatakan sikap, kami tidak mau ke-chaos-an terjadi lagi
Pada tahun 2025, kericuhan terbesar terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI dan Markas Polda Metro Jaya di Jakarta saat para mahasiswa demo menolak kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR dan menuntut perbaikan ekonomi.
Saat itu, polisi menembakkan gas air mata dan gas water cannon untuk memukul mundur massa aksi.
Akibatnya, sebanyak tujuh orang meninggal dunia dari kalangan warga sipil, mahasiswa, hingga pendemo dari pengemudi ojek online (ojol).
Selain di Jakarta, demo mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Waktu Gerakan Indonesia Revolusi (WIR) juga menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulteng, Palu, Senin (15/6/2026).
Aksi demo yang menuntut pemerintah untuk menghentikan MBG ini sejak Senin pagi tadi. Massa aksi juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya pengesahan UU TNI dan UU Polri.
Sementara itu, aksi demonstrasi juga terjadi di depan Kantor DPRD Lampung, Senin.
Massa yang berisikan mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan gratis.
"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," kata Ketua DPM Unila, Karno.
Kemudian, tuntutan kedua terkait dengan naiknya harga bahan pokok.
"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wantilah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," terang Karno, dilansir TribunLampung.co.id.
Ia menegaskan, jika harga BBM harus naik, pemerintah mestinya sudah membuat antisipasi.
(Tribunnews.com/Rifqah/Reza Deni/Renald) (TribunLampung.co.id, Bayu Saputra)
