TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Aksi saling dorong antara sejumlah mahasiswa dengan pihak kepolisian terjadi saat unjuk rasa yang dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (15/6/2026).
Hal tersebut dipicu karena mahasiswa mencoba memaksa masuk ke dalam untuk menemui Gubernur ataupun Wakil Gubernur Sumbar.
Sejumlah mahasiswa tampak mendorong barikade yang sebelumnya sudah dibuat oleh polisi.
Kemudian, sejumlah mahasiswa juga tampak menggoyangkan pagar halaman kantor.
Baca juga: Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Soroti Tambang Ilegal dan Penggunaan Anggaran Daerah
Sekitar satu hingga dua menit saling dorong, karena kuatnya barikade yang dibuat oleh pihak kepolisian sehingga tidak bisa ditembus para mahasiswa.
Akhirnya, para mahasiswa memilih untuk mundur dan kembali menyampaikan aspirasi.
Aksi saling dorong itu sudah terjadi sebanyak tiga kali dari rentang waktu 17.00 WIB hingga 17.50 WIB.
Selain itu, massa aksi juga membakar ban dan sejumlah spanduk yang mereka bawa saat demo.
Hingga pukul 17.53 WIB, puluhan massa aksi masih bertahan di depan kantor Gubernur dan menunggu perwakilan dari pemerintah provinsi untuk menemui mereka.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cipayung Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (15/6/2026).
Aksi unjuk rasa dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Sumbar yang berada di kawasan Jalan Jendral Sudirman No.51, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Atau berada tepat di sebelah Gedung Mapolda Sumbar.
Pantauan reporter TribunPadang.com, Fajar Alfaridho Herman, sekira pukul 15.40 WIB, aksi unjuk rasa sudah dimulai.
Tampak sejumlah mahasiswa membawa bendera himpunan masing-masing yang terdiri dari warna merah (GMNI), kuning (PMII) dan hijau (HMI).
Baca juga: Demo Serentak di Padang: Massa Geruduk Kantor DPRD dan Gubernur Sumbar Sore Ini
Sejumlah mahasiswa juga tampak membawa spanduk bertuliskan Hukum Tajam ke Bawah, Tangkap Cukongnya. Wagub Konten 'apak ambo', Gubernur Pakak dan Alam Takambang jadi Guru, Bukan jadi Cuan.
Sejumlah poster tuntutan, serta ban bekas yang rencananya akan dibakar sebagai bagian dari aksi protes. Setibanya di depan kantor gubernur, massa langsung menggelar orasi secara bergantian.
Sementara itu, puluhan personel kepolisian tampak telah bersiaga dan membentuk barisan di depan gerbang keluar Kantor Gubernur Sumbar. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.
Namun, karena kedatangan reporter bertepatan dengan berkumandangnya adzan salat Ashar, maka aksi rombongan mahasiswa berhenti sejenak sambil duduk di aspal.
Baca juga: Bawa Keranda Mayat Berisi Guling Putih ke DPRD Sumbar, Mahasiswa Teriak Indonesia Sekarat
Setelah kumandang adzan selesai, para mahasiswa kembali melanjutkan orasi.
Aksi pun sempat memanas sebentar, para mahasiswa mencoba untuk memaksa masuk ke dalam Kantor Gubernur karena belum ada satu pun perwakilan dari Pemerintah Provinsi yang menemui mereka.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi pun tidak terelakan. Hanya berselang satu hingga dua menit dorong-dorongan, robongan mahasiswa pun kembali mundur dan melanjutkan orasi secara damai.
Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu lokal di Sumatra Barat.
Baca juga: Kisah Nofri Mengais Rezeki di Tengah Demo DPRD Sumbar, Sebut Untung Naik 50 Persen
Menurutnya, mahasiswa menyoroti penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana relokasi dana untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumbar.
"Kami menilai penegakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin belum berjalan maksimal, sehingaa berpotensi merugikan masyarakat serta lingkungan," dalam orasinya.
Poin-Poin Tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumatra Barat:
• Transparansi Penggunaan APBD Sumbar
• Menolak penggunaan APBD untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan kantor gubernur.
• Mendesak Pemprov Sumbar membuka transparansi penggunaan APBD kepada publik dalam waktu 1 x 24 jam.
• Penutupan Tambang Emas Tanpa Izin (PETI)
• Meminta pemerintah dan aparat menuntaskan serta menutup aktivitas PETI di Sumbar dalam waktu dua minggu.
• Penanganan Pascabencana Ekologis
• Mendesak percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dan penyaluran bantuan bagi korban bencana ekologis yang terjadi pada akhir 2025.
• Perbaikan Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur
• Meminta pemerintah fokus memperbaiki ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur pascabencana, serta memperhatikan mahalnya biaya hidup dan kondisi pendidikan.
• Peran Anggota DPR RI Dapil Sumbar
• Menuntut 14 anggota DPR RI asal Sumbar lebih aktif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
• Penolakan RUU Polri dan Dukungan RUU Perampasan Aset
Baca juga: Cak Imin Lepas KKN UIN Imam Bonjol Padang, Cetak Sejarah Baru Kampus
• Mendesak pembatalan RUU Polri yang dinilai mengancam ruang sipil.
• Mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
• Penurunan Harga Bahan Pokok dan BBM
• Menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.(*)
