TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026) sore diwarnai ketegangan.
Massa aksi terlibat adu mulut yang sengit hingga aksi saling dorong dengan aparat kepolisian lantaran diadang dan dilarang mendekat ke titik sentral Bundaran HI.
Baca juga: Mahasiswa Wanti-Wanti DPR jika Tak Becus Kerja: Jangan Salahkan Kami kalau Ada Demo Jauh Lebih Besar
Berdasarkan pantauan di lokasi, Kapolsek Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, yang mengenakan helm taktis hitam, kacamata, dan seragam kepolisian lengkap turun langsung berhadapan tatap muka secara dekat dengan para demonstran.
Meski tensi massa sedang tinggi, AKBP Braiel tampak melipat kedua tangannya di depan dada atau namaste sebagai bentuk pendekatan persuasif saat berdebat dengan mahasiswa di barisan paling depan.
Baca juga: Demo di Jalan MH Thamrin Ricuh, Mahasiswa Bakar Ban hingga Dorong-dorongan dengan Polisi
Di sekelilingnya, aparat kepolisian yang memakai baret berjaga rapat membentuk barikade. Sementara itu, massa aksi tampak mengibarkan bendera kuning bertuliskan PMII berkerumun mendesak barikade petugas.
Ketegangan ini bermula saat barisan mahasiswa memaksa menembus blokade petugas untuk berorasi persis di kawasan Bundaran HI.
Perdebatan alot pun tak terhindarkan antara demonstran dan Kapolsek Menteng.
“Mau ngapain halangin kami,” teriak salah satu mahasiswa perempuan kepada aparat kepolisian saat mau menembus blokade.
“Silakan pindah di Monas,” ujar AKBP Braiel Arnold Rondonuwu dengan tenang sambil terus memberikan gestur persuasif menghalau pedemo.
“Enggak, kami maunya di HI,” balas sang mahasiswa.
“Tolong di Monas saja,” jawab lagi AKBP Braiel.
“Enggak, bapak pembohong!” teriak mahasiswa itu lagi.
Massa yang tak terima kemudian sempat memicu aksi saling dorong dengan polisi dalam upaya menjebol barikade. Namun, solidnya pagar betis aparat membuat massa tertahan.
Di tengah situasi itu, seorang mahasiswa laki-laki mengambil alih perdebatan dan mencecar Kapolsek Menteng.
“Enggak akan ada aksi kalau tidak ada reaksi dari pemerintah, Pak. Anda tunduk kepada hukum atau kepada atasan, Pak?” tanya mahasiswa tersebut dengan nada meninggi.
“Mohon maaf tidak bisa di Bundaran HI, kalau mau ke Monas ayo,” tawar Kapolsek Menteng.
“Ada aturannya enggak boleh demo di sana (Bundaran HI).” lanjut dia.
“Aturan mana?” tantang mahasiswa.
“Silakan buka, silakan baca kawan-kawan 'kan massa aksi, silakan baca,” jawab AKBP Braiel.
Mendengar jawaban tersebut, tensi debat semakin panas. Ia menuding Kapolsek Menteng memberikan pernyataan yang omong kosong.
“Bapak argumentasi kosong, bapak orang hukum bukan? Saya orang hukum, Anda tunduk pada hukum atau atasan?!” cecar mahasiswa itu lagi.
“Silakan baca, silakan baca,” jawab Kapolsek singkat menyudahi perdebatan.
Negosiasi yang berujung buntu tersebut membuat mahasiswa tetap dihadang dan terpaksa hanya melakukan aksi orasi di titik penyekatan.
Imbas dari peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin yang mengarah ke Istana Merdeka harus ditutup setengah jalur oleh petugas untuk mengakomodasi titik kumpul massa dan menjaga keselamatan pengguna jalan.
Baca juga: Anggota Cipayung Menggugat Ditangkap saat Demo: Massa Tak Terima, lalu Saling Dorong dengan Polisi
Seorang pria berjaket hijau dan baret hitam berdiri di barisan terdepan massa aksi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Di tangannya berkibar bendera bergambar banteng merah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan.
Pria itu adalah Miftah, anggota GMNI Jakarta Selatan yang akrab disapa Bung Miftah.
Suara lantangnya terdengar di antara bunyi pengeras suara dan teriakan massa.
Ia meminta aparat membuka sebagian jalur yang ditutup agar peserta aksi dapat bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Di hadapannya berdiri Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu bersama sejumlah personel pengamanan lainnya.
"Buka dulu kepungannya, kami minta dibuka setengah saja agar kami bisa sampaikan orasi sebentar," kata Miftah.
Dialog singkat pun terjadi di tengah jalan protokol ibu kota.
Miftah mempertanyakan alasan massa tidak diperkenankan menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran HI.
Menurutnya, Jalan MH Thamrin merupakan ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Ia bahkan menjanjikan massa akan membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi.
"Kawal kami sampai ke sana, habis itu kami bubar dengan tertib," ujarnya.
Namun permintaan tersebut tidak mendapat respons sesuai harapan massa.
Di sisi lain, AKBP Braiel bersama Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan terlihat berupaya menjaga situasi tetap kondusif.
Dengan kedua telapak tangan yang dirapatkan di depan dada, Braiel tampak berusaha menenangkan peserta aksi yang mulai meninggikan suara.
Sementara itu, Miftah terus menyuarakan keberatannya.
"Kita enggak bawa bom, kita enggak bawa senjata. Maksudnya apa ini?" serunya.
Ketegangan sesaat itu tidak berujung bentrokan.
Massa dan aparat tetap menjaga jarak di tengah pengawalan ketat.
Setelah upaya negosiasi tak membuahkan hasil, peserta aksi memilih bertahan di lokasi.
Mereka kemudian menggelar orasi tepat di depan kawasan Gedung Thamrin Nine.
Bendera organisasi mahasiswa terus berkibar di tengah kerumunan.
Sementara aparat tetap membentuk barisan pengamanan di sepanjang ruas jalan.
Untuk informasi, sejumlah elemen massa kembali menggelar aksi demonstrasi terkait beberapa keluhan warga soal ekonomi pada Senin (15/6/2026).
Adapun dari informasi yang dihimpun, massa tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis yang berisi Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI hingga sejumlah organisasi lainnya.
Mereka berenca menggelar aksi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.
Selain itu, aksi demo juga akan dilakukan oleh elemen mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) di lokasi berbeda.
Adapun mereka membawa sejumlah tuntutan yakni di antaranya:
11 Tuntutan Mendesak
1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.
11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.
