Blokade Jalan Pahlawan Semarang, Mahasiswa Pertimbangkan Reformasi Jilid Dua
rival al manaf June 16, 2026 12:57 AM

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Jateng diwarnai dengan aksi blokade jalan.

Peristiwa itu terjadi setelah aksi massa berlanjut hingga Senin (15/6/2026) petang.

Aksi blokade jalan itu sempat membuat lumpuh jalan raya pada pukul 18.22 WIB.

Baca juga: Kirab Malam Satu Suro di Mergosari Wonosobo, Ribuan Warga Berebut Gunungan Hasil Bumi

Baca juga: Merawat Tradisi Nenek Moyang, Warga Sidomulyo Semarang Wajib Makan Ketupat saat Malam 1 Suro

DIKERAHKAN - Mobil RAISA (Rantis Pengurai Massa) milik kepolisian dikerahkan saat pembubaran massa aksi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (15/6/2026) malam. Kendaraan taktis tersebut digunakan untuk membantu mengurai kerumunan yang masih bertahan di lokasi, memadamkan pembakaran ban, serta mengembalikan kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.
DIKERAHKAN - Mobil RAISA (Rantis Pengurai Massa) milik kepolisian dikerahkan saat pembubaran massa aksi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (15/6/2026) malam. Kendaraan taktis tersebut digunakan untuk membantu mengurai kerumunan yang masih bertahan di lokasi, memadamkan pembakaran ban, serta mengembalikan kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. (TRIBUN JATENG/Reza Gustav Pradana)

Pantauan Tribun di lapangan, mahasiswa membakar sejumlah poster kampanye dan bahan kampanye berupa boneka yang diikat di pintu gerbang DPRD Jateng.

Massa aksi menolak untuk membubarkan diri meskipun sudah mendapatkan teguran petugas dari mobil Raisa atau Mobil Pengurai Massa.

Mahasiswa tetap kukuh bertahan di jalan, bahkan mereka sempat tiduran. Sebaliknya, polisi berusaha menerobos blokade jalan dengan menggunakan pengguna jalan lainnya.

Massa aksi yang bertahan berjumlah sekitar 30an orang. Mereka menolak dibubarkan karena sebagai rakyat jalan Pahlawan merupakan jalan mereka. Hal itu ditanggapi oleh kepolisian dari mobil Raisa yang menyatakan aksi mereka sudah tidak sah karena sudah lewat pukul 18.00 WIB.

Massa aksi lantas membentangkan spanduk "Negara Sedang Kritis Ayo Jangan Apatis".

Pengendara mobil sempat adu mulut dengan massa aksi. Tetapi setelah dijelaskan mahasiswa soal aksi mereka, pengguna jalan tersebut berkenan untuk memutar balik kendaraan.

Namun, sekitar 3 menit kemudian disusul ada gelombang kedua pengguna jalan yang melintasi tersebut dikawal oleh kepolisian terutama dari Bidang Profesi Pengamanan (Bidpropam) yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Saiful Anwar.

Selepas itu, massa mulai mundur, ada sejumlah yang bertahan ditarik minggir polisi. Kelompok massa itu lalu tercerai berai selepas puluhan anggota kepolisian berseragam preman melakukan pengejaran terhadap mahasiswa.

Sontak, mahasiswa lari tunggang langgang mengarah ke payung kuda, Pleburan, Undip.

Dalam pengejaran itu, mahasiswa melarikan diri menuju ke kampus Undip Pleburan.

Para petugas kepolisian terus mengejar mereka ke arah tersebut menggunakan satu unit mobil Raisa, belasan motor Brimob, dan puluhan anggota intelijen.

Menurut keterangan dari kepolisian, tidak ada massa aksi yang ditangkap.

"Tidak ada yang ditangkap. Nihil yang ditangkap," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol Artanto.

Tuntutan Mahasiswa

Aliansi Mahasiswa Seluruh Semarang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jateng dan Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (15/6/2026).

Sebelum bertemu di Jalan Pahlawan, aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang itu melakukan aksi di beberapa titik seperti di depan Kantor Pertamina Jateng-DIY dan Tugu Muda.

Selepas itu, massa aksi bertemu di Jalan Pleburan Undip untuk berkumpul bersama lalu melalukan longmarch ke Jalan Pahlawan pada pukul 16.11 WIB.

Massa aksi yang mencapai ribuan orang tersebut terbagi di dua titik meliputi massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya yang melakukan aksi dengan mobil komando (Mokom) depan Kantor DPRD Jateng. Sebaliknya, massa aksi dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Semarang melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jateng.

Lokasi Keduanya hanya selemparan batu atau berjarak sekitar 100 meter.

Aksi HMI Semarang diwarnai dengan aksi bakar ban persis di depan Gerbang Kantor Gubernur Jateng. Kepulan asam hitam tampak membumbung yang arahnya masuk ke kantor Gubernur Jateng. 

Aksi ini sempat memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang berjaga di dalam pintu gerbang. Pemicu ketegangan itu karena polisi berusaha mematikan api tersebut dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada pukul 16.38.

Kedua kelompok itu saling bersitegang tetapi mahasiswa mampu menahan diri sehingga tidak terpancing dengan melakukan perlawanan terhadap kepolisian. Sementara aksi BEM Sera di Gedung DPRD Jateng diwarnai dengan aksi orasi dan penempelan poster bernada protes di antaranya "Negara Sedang Terluka Jangan Lupa Bersuara" "Reformati", dan lainnya.

Menurut Ketua HMI Cabang Semarang Muhammad Nabil Muallif, pembakaran ban dilakukan sebagai bentuk kobaran semangat mahasiswa dalam melawan pemerintahan.

"Ya ini simbol semangat kami sebagai mahasiswa dan pemuda," ujarnya kepada Tribun selepas aksi.

Ia menjelaskan, aksi ini setidaknya diikuti oleh 5 ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang.

"Aksi ini diikuti dari seluruh aliansi seluruh mahasiswa Seluruh Semarang baik UKM maupun internal kampus," bebernya.

Terkait tuntutan, ia membeberkan, aksi kali ini ingin menyuarakan soal buruknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Prabowo harus evaluasi total MBG dan KDMP, kami rasa program itu  merugikan dan turut melemahkan ekonomi," katanya.

BEM Sera Sampaikan Pantura atau Lima Tuntutan Rakyat

Perwakilan Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Septia Linasari mengatakan, aksi kali ini para mahasiswa dari BEM Sera menyampaikan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura).

Lima tuntutan itu berupa turunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah.  kedua, itu kembalikan TNI dan Polri ke fungsi yang sesungguhnya. Ketiga , evaluasi total MBG dan Kopdes. keempat, kembalikan tanah kepada kepemilikan rakyat. Yang kelima adalah hentikan budaya KKN di pemerintahan
"Semisal tuntutan itu tidak terdengar oleh Prabowo maka kami akan melakukan aksi lebih besar lagi," tuturnya. 

Pertimbangkan Reformasi Jilid II

Aliansi Mahasiswa Semarang mempertimbangkan gerakan reformasi jilid II.

Seruan ini muncul karena bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

"Kami masih mempertimbangkan soal gerakan reformasi jilid II," kata Perwakilan Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Septia Linasari kepada Tribun saat aksi demonstrasi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, reformasi merupakan menumbangkan kekuasaan atau menggantikan kekuasaan. Ide ini sudah menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa tetapi pembahasan masih terus digodok.

"Tajuk reformasi jilid II masih kami kaji,"

Ia menilai, gerakan ini layak dipertimbangkan karena meskipun secara ekonomi belum separah krisis moneter tahun 1998 yang memicu gerakan reformasi mahasiswa kala itu. Menurutnya, gerakan tersebut Tidka harus menunggu sampai ekonomi separah masa tersebut. "Tidak perlu kondisi seperti 1998 ketika ingin melakukan reformasi, yang ingin kami Reformasi adalah orang-orang inkompeten yang duduk dalam pemerintahan," ujarnya.

Ketika disinggung kesiapannya, Septia mengaku mahasiswa Semarang menyatakan kesiapannya melakukan gerakan tersebut. "Saat rakyat menginginkan hal itu kami siap untuk mengawalnya," bebernya.

Pihaknya juga kini masih terus melakukan gerakan konsolidasi serta serangkaian aksi untuk memanaskan gerakan mahasiswa Semarang. Gerakan tersebut salah satunya dengan melakukan aksi mengerahkan ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM Sera). Aksi gabungan tersebut dilakukan di depan kantor DPRD Jateng dan Gubernur Jateng.

Menurut Septia, aksi kali ini para mahasiswa dari BEM Sera menyampaikan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura).

Lima tuntutan itu berupa turunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah.  kedua, itu kembalikan TNI dan Polri ke fungsi yang sesungguhnya. Ketiga , evaluasi total MBG dan Kopdes. keempat, kembalikan tanah kepada kepemilikan rakyat. Yang kelima adalah hentikan budaya KKN di pemerintahan
"Semisal tuntutan itu tidak terdengar oleh Prabowo maka kami akan melakukan aksi lebih besar lagi," bebernya.

Dalam aksi kali ini, pihaknya masih mempertimbangkan aksi berikutnya bilamana tuntutan tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo.

Hal yang sama diungkapkan dari kelompok mahasiswa HMI cabang Semarang. Ketua HMI Cabang Semarang,Muhammad Nabil Muallif mengatakan, Pemerintah harus serius dalam menyikapi kondisi ekonomi saat ini karena melemahnya daya beli masyarakat. "Lama kelamaan negara berada di ujung tanduk, maka kalau kita tidak bergerak, negara bisa bubar," bebernya. (Iwn)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.