TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan klarifikasi resmi terkait video viral di media sosial mengenai penangkapan seorang pria yang dicurigai sebagai aparat intelijen oleh sejumlah mahasiswa di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Peristiwa tersebut terjadi setelah Aliansi UMY Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu (17/6/2026).
Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa pria dalam video tersebut merupakan personel aktif Polda DIY yang tengah menjalankan tugas resmi.
Sudut pandang kepolisian menekankan bahwa keberadaan petugas di lapangan murni untuk memastikan keamanan dan keselamatan para mahasiswa pasca-aksi.
Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Polisi Ihsan memberikan penjelasan terperinci mengenai insiden tersebut. Menurut Ihsan, kehadiran personel di lokasi telah sesuai dengan prosedur pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.
"Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di Titik Nol," ujar Ihsan melalui pernyataan resmi video di akun Instagram @poldajogja, Rabu malam.
Lebih lanjut, Ihsan meluruskan dugaan pengawasan sepihak yang memicu ketegangan di lingkungan kampus.
Ia menegaskan bahwa fungsi anggota tersebut adalah mengawal kepulangan massa aksi menuju kampus agar terhindar dari potensi gangguan keamanan.
"Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Terkait miskomunikasi dan kesalahpahaman tersebut, telah diselesaikan dengan humanis. Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pihak rektorat dan mahasiswa. Dan saat ini, anggota tersebut telah kembali ke Polda DIY. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak rektorat dan mahasiswa atas koordinasi yang sangat baik yang sudah terjalin saat ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situasi saat ini kondusif. Kami terus menjaga komunikasi dengan adik-adik mahasiswa sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga demokrasi di Yogyakarta. Demikian," papar Ihsan.
Baca juga: FK UAJY Gelar Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Pemeriksaan Kesehatan di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta
Sebelumnya, viral unggahan dua video di akun Instagram @umy_bergerak.
Video tersebut memperlihatkan sejumlah mahasiswa UMY tengah menginterogasi seorang pria yang diduga intelijen di area kampus sesaat setelah massa kembali dari Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Diketahui, ratusan mahasiswa mengenakan jas almamater UMY memadati jantung Kota Yogyakarta dengan membawa berbagai atribut perlawanan serta membentangkan spanduk kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Koordinator Umum Aliansi UMY Bergerak, Arif, menjelaskan bahwa pemilihan Titik Nol Kilometer bertujuan menarik perhatian publik sekaligus membangkitkan memori kolektif perlawanan.
"Pertama kemarin kita sebenarnya dari Aliansi UMY Bergerak sendiri itu kita ingin menciptakan satu sejarah yang muncul kembali berdasarkan dari rentetan yang sudah pernah ada gerakan di Gejayan yang itu dimerahkankan oleh mahasiswa UMY. Tapi pada saat itu, pada saat konsolidasi itu kita ingin berpindah ke titik lain karena sudah ada beberapa dari kawan-kawan yang aksi di sana, bertepatan aksi di sana, yang kemudian kita memilih titik sentral daripada Yogyakarta yaitu berada di titik nol, sehingga hashtag daripada kita itu merahkan titik nol. Iya, kita juga menarik perhatian dari masyarakat juga, supaya lebih aware juga ya. Makanya kita memilih di titik-titik nol," kata Arif.
Aksi unjuk rasa ini membawa misi evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan nasional dan regional.
Aliansi UMY Bergerak menilai orientasi kebijakan ekonomi negara saat ini masih terbelenggu kepentingan asing (imperialisme) dan jauh dari kebutuhan riil rakyat.
Terdapat delapan tuntutan krusial yang disuarakan oleh massa aksi, yaitu:
1. Wujudkan reforma agraria sejati, cabut keanggotaan Indonesia dari Board of Peace yang tidak sejalan dengan rakyat dan prinsip kemanusiaan.
2. Segera hentikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan gratis atau MBG, pelaksanaan MBG di kampus, operasi merah putih, serta pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.
3. Turunkan harga bahan bakar minyak ke seluruh jenis, harga kebutuhan pokok, serta harga kebutuhan produksi rakyat.
4. Hentikan kriminalisasi terhadap gerak militer, dan kekerasan yang aktif maupun purnawirawan dari jabatan sipil strategis, serta kembalikan TNI dan Polri ke barak.
5. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh elemen rakyat sipil, serta jamin kebebasan berpendapat dan hak-hak demokrasi rakyat.
6. Hentikan segala bentuk penindasan dan perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, wujudkan reforma agraria sejati, serta pembangunan industri nasional sebagai satu-satunya jalan pembebasan rakyat dari belenggu sistem yang menindas dan menghisap.
7. Prioritaskan APBN untuk sektor pendidikan dan kesehatan, hentikan komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan, serta wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis bagi masyarakat rakyat Indonesia.
8. Menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengakui kesalahan atas kebijakan yang merugikan rakyat atau segera turun.
Arif menegaskan bahwa delapan poin tuntutan tersebut lahir dari kajian mendalam lintas elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi.
"Itu total poin-poin yang bisa kita sampaikan yang di mana itu berdasarkan dari pembacaan situasi dari kawan-kawan Aliansi UMY Bergerak, dengan berbagai elemen mahasiswa yang tergabung di dalamnya, yang kemudian kita melakukan pembacaan situasi secara regional maupun nasional. Jadi, kebijakan hari ini tidak terlepas daripada kepentingan politik, bahwa ada imperialisme yang berwujud ke luar terhadap negara Indonesia. Dominasi daripada imperialis terhadap pemerintah itu masih sangat-sangat kental dan masih sangat-sangat bergantung, sehingga kebutuhan daripada pokok rakyat, lemahnya rupiah, itu tidak terlepas daripada kepentingan politik," pungkas Arif. (*)
