TRIBUN-MEDAN.com, TAPTENG - Sekumpulan massa kembali melakukan unjuk rasa menyampaikan kekecewaanya soal realisasi bantuan jaminan hidup bagi warga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng). 

Ratusan orang warga dari sejumlah wilayah terdampak bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali sasaran orasi warga dilakukan di depan Gedung Kantor Bupati Tapteng, Rabu (17/6/2026).

Massa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapteng. 

"Kita (massa aliansi) sudah berada di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, dengan satu pertanyaan yang sama, kapan Jadup cair," teriak orator massa aksi bernama Waiys Al Kahrony Pulungan. 

Pemkab Tapteng juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lambat menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdamapak bencana. 

"Hari ini, kita katakan Pemkab Tapteng hanya omo-omon saja. Sepakat?," pekik Waiys, disambut riuh suara massa aksi. 

Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras Pemkab Tapteng. 

Mereka adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Jonnedy Marbun, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakab Nurjalilah, Plt Kadis Sosial Mariati Simanullang, dan Plt Kalak BPBD Ardi Ansyah Harahap.

Nurjalilah, kepada demonstran menjelaskan bantuan Jadup pascabencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI. 

Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi. 

Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM. 

"Sumber dana untuk bantuan itu berasal dari APBN. Jadi, untuk kepastian realisasi dan jadwal penyalurannya adalah kewenangan pemerintah pusat," terangnya.

Sempat Memanas

Unjuk rasa warga sempat memanas ketika massa mendesak Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, hadir langsung untuk memberikan penjelasan.

Massa menolak apabila aspirasi hanya diterima oleh perwakilan pemerintah daerah.

Asisten I Setdakab Tapteng Jonnedi Marbun didampingi Asisten III, Kepala Pelaksana BPBD Ardi, dan sejumlah pimpinan OPD sempat menemui peserta aksi.

Namun warga tetap bersikeras meminta Bupati turun langsung agar memperoleh kepastian atas berbagai persoalan yang telah berbulan-bulan mereka hadapi.

Tidak lama kemudian, Masinton Pasaribu tiba di lokasi dan langsung berdialog dengan masyarakat. Suasana yang sebelumnya tegang berangsur mencair setelah warga diberi kesempatan menyampaikan keluhan dan tuntutan secara terbuka.

Tuntutan tersebut meliputi percepatan pencairan Jadup Tahap II, kejelasan proses Tahap III dan IV, transparansi bantuan stimulan rumah rusak, keterbukaan data penerima bantuan, serta publikasi seluruh bantuan yang diterima dari pemerintah maupun pihak donor.

(ase/ Tribun-medan.com)