SURYA.co.id – Inilah sosok Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang tiba-tiba disorot setelah Aliansi BEM Bersatu mengaitkannya dengan Tiyo Ardianto.
Nama Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso mendadak menjadi perbincangan setelah disebut dalam konferensi pers Aliansi BEM Bersatu terkait aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menariknya, kemunculan nama purnawirawan TNI tersebut bukan karena keterlibatan langsung dalam struktur organisasi mahasiswa maupun kepanitiaan aksi.
Nama Setyo Sularso justru muncul dari hasil penelusuran yang dilakukan BEM Bersatu terhadap sebuah kendaraan yang disebut digunakan oleh Tiyo Ardianto, salah satu figur yang terlibat dalam aksi penolakan MBG.
Dari penelusuran tersebut, BEM Bersatu kemudian mengaitkan kepemilikan kendaraan dengan lingkungan keluarga Setyo Sularso.
Temuan itu lantas berkembang menjadi dugaan adanya relasi yang lebih luas dengan sejumlah tokoh politik nasional.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang membuktikan adanya hubungan langsung antara Setyo Sularso dan aktivitas aksi mahasiswa yang menjadi sorotan publik.
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Setyo Sularso, S.I.P. lahir 27 Mei 1959.
Ia adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1982.
Ia Terakhir kali berdinas militer menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI.
Jabatan sebelumnya jenderal bintang tiga ini adalah Pangdam IX/Udayana menggantikan Letjen TNI Torry Djohar Banguntoro.
Riwayat Pendidikan:
Baca juga: Sosok Siti Nuraeni Diduga Pemilik Mobil yang Dipakai Tiyo Ardianto Ada Pelacak? PDIP Bantah Timses
Riwayat Jabatan:
Dalam konferensi pers pada Selasa (16/6/2026), Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka menunjukkan adanya hubungan antara Tiyo Ardianto dengan jaringan politik tertentu.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kendaraan Toyota Fortuner yang disebut digunakan Tiyo dalam sejumlah aktivitas.
Menurut Rahmat, hasil penelusuran kelompoknya menunjukkan kendaraan tersebut diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni.
BEM Bersatu kemudian menyebut bahwa Siti Nuraeni merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
Berdasarkan temuan tersebut, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya relasi antara Tiyo dan lingkungan keluarga mantan perwira tinggi TNI tersebut.
"Mobil yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Ia adalah besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Djimbula, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Tak hanya itu, BEM Bersatu juga menyinggung hubungan kekeluargaan Setyo Sularso dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang pernah terlibat dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Menurut kelompok tersebut, keterkaitan sejumlah nama itulah yang menjadi dasar munculnya dugaan adanya jejaring politik di balik aksi mahasiswa tertentu.
Hingga kini, keterkaitan antara Setyo Sularso dan Tiyo Ardianto masih sebatas dugaan yang disampaikan oleh BEM Bersatu.
Belum ada bukti yang dipublikasikan kepada publik yang menunjukkan keterlibatan langsung Setyo Sularso dalam aksi mahasiswa penolak MBG maupun aktivitas yang dilakukan Tiyo Ardianto.
Selain itu, belum terdapat tanggapan resmi dari Setyo Sularso maupun Tiyo Ardianto terkait pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut.
Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah nama tokoh dapat ikut terseret ke ruang publik bukan karena keterlibatan langsung dalam suatu peristiwa, melainkan melalui rantai hubungan yang dibangun dari hasil penelusuran data tertentu.
Dalam kasus Setyo Sularso, titik awalnya bukan berasal dari struktur aksi mahasiswa atau peran resmi dalam gerakan penolakan MBG.
Nama mantan jenderal tersebut muncul setelah BEM Bersatu menelusuri kepemilikan kendaraan yang diduga digunakan Tiyo Ardianto.
Namun dalam praktik jurnalistik dan penegakan prinsip verifikasi, hubungan kepemilikan kendaraan, relasi keluarga, maupun kedekatan dengan tokoh politik belum otomatis membuktikan adanya keterlibatan dalam suatu agenda politik tertentu.
Karena itu, klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut menjadi penting agar publik dapat membedakan antara fakta yang telah terverifikasi dan dugaan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
