TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus meminta Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid untuk fokus mengurus internal partainya sendiri ketimbang mencampuri urusan dan langkah politik PDIP.

Deddy menegaskan, sikap serta posisi politik PDIP merupakan keputusan organisasi yang konstitusional melalui Kongres, Rakernas, dan mandat prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," kata Deddy saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (18/6/2026).

"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujarnya menambahkan. 

Deddy juga menyentil pernyataan Jazilul terkait istilah "oposisi" yang dinilainya kurang tepat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. 

Menurut Deddy, Jazilul perlu memperdalam literasi mengenai perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.

Ia menjelaskan, terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua kubu partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan secara tajam.

"Sehingga ketika satu koalisi partai menang pemilu, maka koalisi lainnya langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan. Kedua kubu dipisahkan oleh sistem dan garis ideologi yang jelas dan tegas," jelas Deddy.

Ia mencontohkan perbedaan pandangan ekonomi antara penganut aliran Milton Friedman (konservatif) dan Keynesian. 

Namun, di Indonesia yang menganut sistem presidensial, basis ideologinya seragam, yakni Pancasila.

"Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika Serikat yang tidak mengenal terminologi oposisi formal. Jadi, politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi atau oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer," paparnya.

Deddy memastikan bahwa posisi politik PDIP saat ini sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan.

Hal ini diperlukan untuk menjaga demokrasi karena mayoritas kursi di DPR RI saat ini sudah dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah.

"Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia (Jazilul)?" ucap Deddy.

Ia mengaku heran dengan maksud pernyataan Jazilul. Deddy mempertanyakan apakah langkah PKB tersebut bertujuan untuk mengadu domba PDIP dengan pemerintah atau justru mencerminkan kegalauan internal PKB.

"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena enggak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?" imbuhnya.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas dan tidak bersikap "abu-abu".

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” kata Gus Jazil kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Gus Jazil menegaskan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan sesuai target.

Sebab itu, menurutnya, diperlukan persatuan dan soliditas seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

“Semua program-program sudah kita tata. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan,” ucapnya.

Menurut Gus Jazil, sikap politik yang tidak tegas berpotensi menimbulkan kesan yang membingungkan di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program prioritas.

“Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu,” ujarnya.

Gus Jazil tetap menghormati berbagai pandangan maupun kritik yang disampaikan pihak di luar pemerintahan.

Namun, ia mengingatkan agar posisi politik masing-masing pihak disampaikan secara terbuka dan jelas.

“Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu itu tidak baik untuk menjalankan program gitu. Jadi posisinya supaya gentle saja gitu,” ujarnya.

Adapun sejauh ini PDIP menganggap sebagai partai politik penyeimbang pemerintah.

Namun, Gus Jazil menilai sejauh ini posisi partai berlambang banteng itu masih belum terlihat tegas.

Baca juga: PKB Minta PDIP Gentle Soal Posisi Politik: Jika Oposisi, Jangan Abu-abu

“Belum, belum. Karena selama ini memang apa namanya, ada kesan gitu, di sana dan di sini belum tegas posisinya. Menyeimbang kayak apa itu enggak tahu. Jadi kejadian yang ada menurut saya lebih memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik,” tandasnya.