Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraini, menyoroti kesejahteraan kader Posyandu yang dinilai belum sebanding dengan beban tugas yang terus bertambah. 

Aspirasi tersebut menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan warga saat kegiatan reses di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Sri Dewi mengatakan, peran kader Posyandu saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.

Selain memberikan pelayanan kepada ibu hamil, bayi, dan balita, mereka juga terlibat dalam berbagai pendataan sosial yang dibutuhkan pemerintah, mulai dari penanganan stunting hingga pendataan rumah tidak layak huni.

"Periode sekarang tugas Posyandu jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak hanya mengurus bayi, balita, dan ibu hamil, tetapi juga berbagai pendataan yang dibutuhkan pemerintah," ujar Sri Dewi, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, besarnya tanggung jawab yang dipikul kader Posyandu harus diimbangi dengan dukungan yang memadai, baik melalui peningkatan dana operasional maupun insentif bagi para kader.

Ia menuturkan, masyarakat berharap alokasi dana untuk Posyandu dapat ditingkatkan karena berbagai kegiatan pelayanan di lapangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kebutuhan tersebut mencakup pelaporan berbasis digital, pembelian pulsa dan kuota internet, hingga kegiatan kunjungan langsung ke rumah warga.

Sri Dewi menjelaskan, kader Posyandu kerap mendatangi rumah balita yang terindikasi stunting maupun warga yang tidak dapat hadir ke lokasi pelayanan.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan operasional mereka semakin besar.

"Yang terjadi di lapangan sering kali tidak terlihat oleh mereka yang bekerja di belakang meja. Kader harus bolak-balik ke rumah warga, melakukan pendataan, hingga menyampaikan layanan kesehatan secara langsung," katanya.

Ia menilai kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai program pemerintah.

Namun, di sisi lain, kesejahteraan mereka dinilai masih belum mendapat perhatian yang memadai.

"Mereka mengurus bayi, balita, lansia, dan kesehatan masyarakat. Tetapi kesejahteraan mereka sendiri belum sepenuhnya diperhatikan. Ini yang menjadi aspirasi utama yang disampaikan kepada saya," ucapnya.

Politisi PKS tersebut menegaskan akan memperjuangkan aspirasi para kader Posyandu agar mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski Posyandu bukan menjadi mitra kerja langsung Komisi II DPRD Jawa Barat, Sri Dewi memastikan seluruh masukan yang diterimanya selama reses akan dituangkan dalam laporan resmi dan diteruskan kepada komisi terkait serta perangkat daerah yang berwenang.

"Aspirasi ini akan menjadi catatan reses dan saya sampaikan kepada fraksi untuk diteruskan dalam sidang paripurna. Kami ingin keluhan dan harapan kader Posyandu dapat menjadi perhatian pemerintah," katanya.