Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraini, menerima banyak aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Salah satu yang paling banyak disuarakan warga, yakni peningkatan perhatian pemerintah terhadap kader Posyandu yang dinilai memikul beban tugas semakin besar.
Sri Dewi mengatakan, kader Posyandu saat ini tidak hanya bertugas melayani ibu hamil, bayi, dan balita.
Mereka juga terlibat dalam berbagai pendataan sosial yang menjadi kebutuhan pemerintah, mulai dari stunting hingga rumah tidak layak huni.
"Periode sekarang tugas Posyandu jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak hanya mengurus bayi, balita, dan ibu hamil, tetapi juga berbagai pendataan yang dibutuhkan pemerintah," ujar Sri Dewi, Kamis (18/6/2026).
Besarnya tanggung jawab yang diemban kader Posyandu, harus diimbangi dengan dukungan yang memadai, termasuk peningkatan dana operasional dan insentif bagi para kader.
Sri Dewi menuturkan, masyarakat berharap dana yang diterima Posyandu dapat ditingkatkan. Sebab, berbagai aktivitas pelayanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pelaporan digital, pembelian pulsa dan kuota internet, hingga kunjungan langsung ke rumah warga.
Ia menjelaskan, kader Posyandu kerap harus mendatangi rumah balita yang terindikasi stunting atau warga yang tidak dapat hadir ke lokasi pelayanan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan operasional di lapangan semakin besar.
"Yang terjadi di lapangan sering kali tidak terlihat oleh mereka yang bekerja di belakang meja. Kader harus bolak-balik ke rumah warga, melakukan pendataan, hingga menyampaikan layanan kesehatan secara langsung," katanya.
Sri Dewi menilai, peran kader Posyandu sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Namun di sisi lain, kesejahteraan mereka dinilai masih jauh dari harapan.
"Mereka mengurus bayi, balita, lansia, dan kesehatan masyarakat. Tetapi kesejahteraan mereka sendiri belum sepenuhnya diperhatikan. Ini yang menjadi aspirasi utama yang disampaikan kepada saya," katanya.
Politisi PKS itu menegaskan akan memperjuangkan aspirasi para kader Posyandu agar mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Meski urusan Posyandu bukan menjadi mitra kerja langsung Komisi II DPRD Jawa Barat, Sri Dewi memastikan seluruh masukan yang diterimanya akan dituangkan dalam laporan reses dan diteruskan kepada komisi terkait serta perangkat daerah yang berwenang.
"Aspirasi ini akan menjadi catatan reses dan saya sampaikan kepada fraksi untuk diteruskan dalam sidang paripurna. Kami ingin keluhan dan harapan kader Posyandu dapat menjadi perhatian pemerintah," ucapnya.
