TRIBUN-MEDAN.com - Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan lembaga agama ikut dilibatkan dalam program ini, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Gibran menanggapi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orangtua murid, semua bisa dilibatkan," kata Gibran di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara (NTT), Kamis (18/6/2026).
Gibran menilai, usulan melibatkan kantin sekolah, termasuk SMK Tata Boga, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di program MBG sangat tepat.
Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan akan lebih baik jika orangtua siswa dilibatkan karena mereka yang tahu soal kondisi anaknya.
Selain itu, masukan-masukan dari orangtua murid itu paling baik untuk perbaikan menu dalam program MBG.
"Jadi, semakin banyak melibatkan orang, terutama tadi ya, orangtua murid. Karena tadi yang saya undang adalah orangtua murid, itu nanti ke depan saya yakin pelaksanaannya akan lebih baik karena adik-adik kita ini kan ya ada yang picky eater, ada yang makannya banyak, makannya dikit, macam-macam," tutur dia.
Baca juga: Makan Gratis Disetop Selama Libur Sekolah, Pengusaha MBG Tak Terima: Bertentangan dengan Perjanjian!
Polemik program MBG saat ini bergulir kian kencang setelah terbongkarnya megakorupsi di tingkat pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung diperkirakan meraup miliaran rupiah setiap hari dari kongkalikong insentif dengan mitra SPPG.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga menemukan bukti penggelembungan harga (mark up) pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,035 triliun yang dikerjakan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.
Terbongkarnya skandal BGN memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat.
Aksi unjuk rasa terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Malang, dan lainnya. Tuntutan yang disuarakan salah satunya adalah penghentian progam MBG.
Misalnya saja di Malang, Jawa Timur, massa mahasiswa berunjuk rasa emnuntut penghentian MBG di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026).
Dalam aksi ini, massa mahasiswa diterima Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Harvad Kurniawan, serta Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah.
Dalam kesempatan tersebut, Amithya membeberkan DPRD dan Pemkot Malang sebenarnya telah melakukan evaluasi berkala terhadap sejumlah program nasional, termasuk Program MBG.
Bahkan, Pemkot Malang sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
“Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih,” ucapnya yang kembali disambut riuh sorakan massa pendemo.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan, program MBG akan dihentikan selama masa libur sekolah.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur.
SE itu juga mengatur bahwa seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif karena tidak menyalurkan MBG.
"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ucap Sari, saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Dengan adanya aturan SE baru tersebut, BGN kini dapat melakukan efisiensi insentif SPPG selama 18 hari sebesar Rp 3 triliun lebih.
"Maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp 3.004.560.000.000. Lumayan angkanya," ucap dia.
Sari menyebut, SE ini juga menyesuaikan aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
"Memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG. Kebetulan libur sekolah ya secara formal 22 Juni-13 Juli 2026," kata dia.
Jika dulu MBG tetap diberikan pada saat Ramadhan dan libur sekolah dengan sistem bundling, kini kebijakan tersebut sudah tidak lagi digunakan.
Momentum liburan sekolah ini dirasa menjadi waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan tata kelola dan penataan MBG di bawah kepemimpinan yang baru. "Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," ujar dia.
Selain itu, BGN memutuskan 76 sekolah di Pulau Jawa tidak akan lagi menerima MBG karena sekolah-sekolah itu tergolong mampu mencukupi kebutuhan gizi sendiri.
Sari menyampaikan, keputusan untuk mencoret 76 sekolah dari daftar penerima manfaat MBG dilakukan berdasarkan pendataan yang telah disusun oleh pemerintah.
"Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini," ujar Sari.
Program MBG yang semula diperuntukkan bagi 76 sekolah tersebut nantinya akan dialihkan untuk anak-anak yang lebih membutuhkan.
"Dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu akan kami efisienkan dengan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," tutur dia.
Sari menyebut, proses identifikasi sekolah yang secara mandiri bisa memenuhi gizi siswanya ini masih terus berjalan.
"Tapi masih akan terus, jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ya. Ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya," jelasnya. (*/tribunmedan.com)
