TRIBUNJOGJA.COM - Aksi unjuk rasa terus berlangsung hingga Kamis (18/6/2026) di berbagai wilayah di Indonesia, mengkritik pemerintah yang abai terhadap penderitaan rakyat. 

Massa aksi menuntut perbaikan tata kelola negara yang lebih baik dan menolak kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat.

Di Jakarta Pusat, ratusan ibu-ibu dan perempuan muda berdaster merah jambu menggelar aksi dengan long march atau berjalan sambil membawa peralatan masak, berjalan ke arah Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. 

Sempat diadang polisi dan rutenya dialihkan di beberapa titik, mereka tetap kukuh menjalankan aksi dan akhirnya berorasi di Simpang Kebon Sirih-MH Thamrin.

Para perempuan itu duduk melingkar di jalan dan berorasi, lalu membentangkan kain putih di tengah. 

Protes-protes mereka dituliskan dengan spidol hitam dan merah. 

Beberapa orang menaburkan bunga yang sebelumnya diberikan oleh relawan.

Tolak MBG

Dalam aksi ini, massa membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan sorotan tajam pada penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Orator aksi sekaligus perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Afifah (26), menegaskan kebijakan ekonomi saat ini sangat menyengsarakan kaumbperempuan.

"Turunkan harga karena kita tahu bagaimana harga BBM dan juga segala harga yang naik sangat menyusahkan rakyat, utamanya perempuan. Jadi krisis negara itu dibebankan oleh rakyat dan perempuan salah satunya," ujar Afifah saat ditemui di sela-sela aksi.

Selain soal harga pangan dan BBM, massa menagih janji pemerintah terkait ketersediaan 19 juta lapangan kerja yang dianggap hanya sekadar omon-omon yang tak pernah teralisasi. 

Ia juga menyoroti maraknya praktik pemagangan yang merugikan perempuan muda. 

Tuntutan paling keras yang disuarakan massa adalah desakan untuk menghentikan total program MBG. 

Afifah menyebut program ini sejak awal sudah mengandung kesalahan fatal, mulai dari tata kelola hingga indikasi korupsi.

"Program MBG sejak belum lahir itu sudah kesalahan. Sekarang pun dibarengi oleh korupsi dan tata kelola yang buruk," tegas Afifah.

Ia secara blak-blakan menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tidak diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. 

"Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elitnya dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri," tuturnya.

Lebih lanjut, Aliansi Perempuan Indonesia menilai program MBG telah mengorbankan sektor-sektor vital lainnya melalui pemotongan anggaran nasional. 

Afifah memaparkan anggaran pendidikan dan kesehatan justru dipangkas demi mendanai program makan gratis yang dinilai bermasalah tersebut. 

Massa juga menyinggung kegagalan pelaksanaan program di lapangan yang berdampak buruk pada anak-anak. 

"MBG membuat banyak siswa keracunan. Jadi kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa menghentikan masalah. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya," tutup Afifah.

Dua kubu

Dua kelompok massa yang menggelar demo di area Patung Arjunawijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026), menyampaikan tuntutan berbeda terkait program MBG. 

Kelompok yang menolak MBG berada di sisi jalan menuju Jalan MH Thamrin, sementara kelompok pendukung MBG berada di sisi jalan menuju Gambir. 

Selama aksi berlangsung, suara orasi dari kedua kelompok terdengar saling bersahutan.

Kelompok pertama yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya membawa empat tuntutan dalam aksi tersebut. 

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Raya Ali Loilatu meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program MBG. 

"Pertama tentang pendidikan, kedua tentang evaluasi total internal BGN, dan ketiga tentang pendidikan harga sembako. Dan keempat, Presiden harus kemudian memprioritaskan gaji guru, karena itu paling penting di republik ini," kata Ali. 

Ali menegaskan, HMI tetap mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah dan tidak akan mendukung setiap kebijakan tanpa memberikan masukan. 

"Kami tidak mendukung program pemerintah secara membabi buta, dan kami tetap memprioritaskan apa yang menjadi tuntutan kami," ujarnya. 

Sementara itu, koordinator aksi kelompok pendukung MBG, Fahri, mengatakan, tujuan utama mereka adalah mengawal agar program tersebut tetap berjalan dengan baik. 

Menurut dia, program MBG merupakan kebijakan yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan mendukung upaya mewujudkan Generasi Emas 2045. 
    
Massa pendukung juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk melanjutkan program tersebut. 

Ia menambahkan, peserta aksi pendukung MBG berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. 

"Berbagai elemen pemuda, mahasiswa, emak-emak, hingga para pekerja dapur hadir dengan harapan program MBG ini terus dilanjutkan," tuturnya. 

Usir legislator

Gelombang protes mahasiswa dari berbagai organisasi mewarnai Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Kamis (18/6) sore. 

Mereka menyuarakan keresahan terhadap tingginya harga bahan pokok, kondisi ekonomi masyarakat, hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan kritik terhadap program MBG. 

Di tengah aksi, mahasiswa juga secara terbuka menolak memberikan panggung kepada anggota DPRD Kalbar dari PAN, Zulfydar Zaidar Mochtar yang datang ke lokasi demonstrasi. 

Mereka pun memilih tetap melanjutkan agenda aksi dan tidak memberikan kesempatan kepada Zulfydar untuk berpidato di hadapan massa.

“Dewan ini cari panggung. Dulu kami demo di DPRD tidak ada yang nongol. Kita jangan kasih mereka panggung. Kita saja yang berorasi. Biar dewan-dewan ini dengar. Itu pun kalau mereka dengar,” kata seorang orator dari Solmadapar, Hajime Hajime. 

Menurut Hajime, demonstrasi merupakan ruang rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pemegang kebijakan, termasuk anggota legislatif. 

Ia juga mengingatkan pesan yang tertulis dalam salah satu spanduk aksi mengenai posisi wakil rakyat yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Kehadiran ratusan mahasiswa sempat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Berbagai spanduk dan poster dibentangkan massa. 

Salah satunya bertuliskan, “Sikat para sindikat KKN. Atasan kalian rakyat bukan partai. Ciptakan ekonomi mandiri jangan hanya ngomong hilirisasi agar rakyat tidak sengsara lagi.” 

Situasi sempat memanas ketika sebagian peserta aksi mencoba melakukan blokade jalan. 

Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan langsung mengingatkan massa agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan. 

Jembatan Mahakam

Demonstrasi ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Kaltim di kawasan Jembatan Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (18/6/2026) malam berujung ricuh ketika massa aksi berupaya menutup akses lalu lintas dan menduduki Jembatan Mahakam. 

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan. 

Hingga Kamis malam, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. 

Arus lalu lintas di sekitar Jembatan Mahakam terpantau padat merayap, sementara petugas terus berupaya membuka akses jalan dan mencegah bentrokan lebih lanjut antara massa aksi dan pengguna jalan.     

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. 

Humas Aksi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Kaltim, Maulana Faiq Maftuh, mengatakan demonstrasi tersebut membawa lima tuntutan yang mereka sebut sebagai "empat sekarat satu darurat". 

"Di antaranya membawa isu nasional dan regional. Yang pertama kami menuntut agar pemerintah bisa menurunkan harga BBM dan bahan pokok," kata Maulana. 

Menurut dia, kenaikan harga BBM berpotensi memicu lonjakan harga berbagai kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil serta meminta militer tetap berada pada fungsi pertahanan negara. 

Massa juga mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. 

Mahasiswa turut menyoroti penggunaan APBN dan APBD yang dianggap belum efisien serta mendesak DPRD Kalimantan Timur segera menindaklanjuti hak angket yang jadi perbincangan publik. (Tribunnnews/kpc)