TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang ujuk rasa kian masif hingga hari ini Jumat (19/6/2026).
Terbukti peserta demo tak hanya mahasiswa tapi juga kaum ibu atau emak-emak, ojol, dokter muda hingga kaum difabel.
Mereka bersemangat ambil bagian dari aksi demo mulai dari orasi hingga membawa atribut demo baik spanduk, poster maupun bendera.
Seperti diketahui serangkaian aksi demo ini sebagai respons kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026.
Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter.
Angka tersebut naik Rp3.950 per liter dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp12.300 per liter.
Sementara Pertamax Green 95 naik Rp4.100, dari sebelumnya Rp12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Baca juga: Kemarin Emak-emak Berdaster Pink Demo di Bundaran HI, Hari ini Mahasiswa Trisakti di DPR
Namun, kenaikan BBM hanya satu di antara tuntutan yang di bawa mahasiswa.
Penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga transparansi dan pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) juga menjadi tuntutan yang disuarakan.
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, Kamis (18/6/2026).
Mereka menyampaikan protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan para pengemudi.
Selain menyoroti kenaikan harga Pertamax, para pengemudi juga mengeluhkan antrean panjang Pertalite yang belakangan kerap terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan.
Kondisi tersebut dinilai semakin membebani para pengemudi yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di jalan setiap hari.
Harga BBM di Medan per 18 Juni 2026: Pertamax Rp16.650/liter, Pertamax Green Rp17.000/liter, Pertalite tetap Rp10.000/liter, dan Solar subsidi Rp6.800/liter.
Harga BBM non-subsidi naik signifikan sejak 10 Juni, meski harga minyak dunia mulai turun.
Dalam aksi tersebut, perwakilan pengemudi diterima langsung oleh Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Romi Bahtiar.
Dialog berlangsung untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap operasional mereka.
Seorang pengemudi ojol, Syahbudi (44), mengungkapkan bahwa kenaikan harga Pertamax membuat biaya operasional harian semakin besar.
Menurutnya, banyak pengemudi yang akhirnya beralih menggunakan Pertalite sehingga menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kami menolak kenaikan harga Pertamax. Karena Pertamax sangat berpengaruh bagi kami sebagai ojol di Sumut ini. Pertalite jadi langka di lapangan membuat antrean panjang sampai setengah jam,” kata Syahbudi.
Ia menjelaskan, waktu yang dihabiskan untuk mengantre BBM turut mengurangi jam kerja para pengemudi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh setiap hari.
“Naiknya Pertamax pasti mengurangi pendapatan driver. Setidaknya inilah keresahan ojol semua,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Rama, pengemudi transportasi online roda empat di Medan.
Ia mengaku selama ini memilih menggunakan Pertamax demi menjaga performa kendaraan.
Namun kenaikan harga BBM non-subsidi membuatnya mempertimbangkan untuk sementara beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional.
“Kalau udah segini kayaknya nggak bisa lagi kita ngisi Pertamax,” katanya.
Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi ini, massa membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan sorotan tajam pada penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Orator aksi sekaligus perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Afifah (26), menegaskan kebijakan ekonomi saat ini sangat menyengsarakan kaumbperempuan.
"Turunkan harga karena kita tahu bagaimana harga BBM dan juga segala harga yang naik sangat menyusahkan rakyat, utamanya perempuan. Jadi krisis negara itu dibebankan oleh rakyat dan perempuan salah satunya," ujar Afifah saat ditemui di sela-sela aksi.
Selain soal harga pangan dan BBM, massa menagih janji pemerintah terkait ketersediaan lapangan kerja yang dianggap hanya sekadar omon-omon.
"Janji 19 juta lapangan kerja itu sama sekali tidak terealisasi. Yang ada malahan angka PHK yang semakin meningkat dan informalitas pekerjaan," katanya.
Ia juga menyoroti maraknya praktik pemagangan yang merugikan perempuan muda.
"Perusahaan itu menjadikan mereka hanya sebagai pemagang kawan-kawan," tambahnya.
Tuntutan paling keras yang disuarakan massa adalah desakan untuk menghentikan total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Afifah menyebut program ini sejak awal sudah mengandung kesalahan fatal, mulai dari tata kelola hingga indikasi korupsi.
"Program MBG sejak belum lahir itu sudah kesalahan. Sekarang pun dibarengi oleh korupsi dan tata kelola yang buruk," tegas Afifah.
Ia secara blak-blakan menyebut Badan Gizi Nasional saat ini tidak diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
"Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elitnya dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, Aliansi Perempuan Indonesia menilai program MBG telah mengorbankan sektor-sektor vital lainnya melalui pemotongan anggaran nasional.
Afifah memaparkan anggaran pendidikan dan kesehatan justru dipangkas demi mendanai program makan gratis yang dinilai bermasalah tersebut.
"Anggaran-anggaran lainnya seperti di pendidikan, di kesehatan, dan anggaran-anggaran lainnya itu dipangkas demi MBG yang dikorupsi," ungkapnya.
Tidak hanya soal anggaran, massa juga menyinggung kegagalan pelaksanaan program di lapangan yang berdampak buruk pada anak-anak.
"MBG membuat banyak siswa keracunan. Jadi kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa menghentikan masalah. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya," tutup Afifah.
Ketegangan mewarnai aksi long march Aliansi Perempuan Indonesia di pusat ibu kota, Kamis (18/6/2026).
Massa aksi yang didominasi kaum ibu berbaju pink dan daster ini berhasil mencatatkan momen dramatis dengan menembus blokade kepolisian di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Keberhasilan massa menembus titik ikonik Jakarta ini menjadi sorotan, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat (12/6/2026) lalu, massa gagal total mencapai Bundaran HI karena pengamanan yang sangat ketat.
Pantauan jurnalis Tribunnews di lokasi, aparat kepolisian awalnya mencoba meredam pergerakan massa dengan mengalihkan rute mereka melalui jalan-jalan kecil di sekitar Sudirman-Thamrin.
Namun, strategi ini tidak menyurutkan langkah puluhan perempuan yang terus menabuh peralatan dapur mereka.
Puncak ketegangan terjadi di Jalan Teluk Betung I. Polisi sempat memasang barikade kuat untuk mengadang massa agar tidak masuk ke area Bundaran HI. Dorong-dorongan hebat pun tak terelakkan.
Dalam momentum tersebut, sejumlah Polwan yang bertugas di baris depan barikade sempat terjatuh karena terdesak oleh massa yang merangsek maju.
Polisi tampak kewalahan lantaran strategi massa aksi kali ini cenderung "cair" dan tidak terpusat di satu titik keramaian saja, sehingga sulit untuk dibendung.
Setelah berhasil melewati kepungan aparat di Jalan Teluk Betung, massa akhirnya tumpah ruah ke Bundaran HI.
Kemenangan kecil ini mereka rayakan dengan melakukan unjuk rasa singkat di area Halte TransJakarta Bundaran HI.
Suara pukulan panci dan sodet bersahutan dengan orasi yang menuntut penurunan harga pangan, penciptaan lapangan kerja, serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap bermasalah.
Usai menyampaikan aspirasi di Bundaran HI, massa tidak berhenti dan terus melanjutkan long march mereka menuju Istana Negara.
Cuaca terik Jakarta membuat massa sempat berhenti sejenak untuk mengatur napas mengisi perut.
Sekira pukul 11.40 WIB, massa terpantau beristirahat di perempatan Sarinah, Thamrin. Sambil duduk di trotoar dengan poster-poster yang tetap terbentang, para peserta aksi tampak saling berbagi air minum sebelum bersiap melanjutkan langkah menuju tujuan akhir mereka, yakni kantor Presiden Prabowo Subianto.
Setelah bergerak meninggalkan kawasan Sarinah menuju arah Monas dengan pengawalan ketat aparat kepolisian yang tetap berjaga di sepanjang rute.
Massa aksi pun kembali diadang oleh aparat kepolisian tepat di perempatan MH Thamrin-Kebon Sirih.
Ratusan kader Pengurus Cabang Pergerekan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Semarang, Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi, Rabu.
Aksi itu bertajuk "Negara Sekarat Penguasa Khianat".
Di bawah kawalan ketat barikade kawat berduri aparat keamanan, kekuatan lintas Komisariat (Komsat) se-Semarang Raya di antaranya UIN Walisongo, Unnes, Unwahas, Unisvet, UPGRIS, Undip, Unimus, Unissula, Untag, USM, hingga STIK Kendal melebur menjadi satu barisan tak berjarak.
Mereka melakukan orasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang.
"Kami tidak hanya datang membawa amarah kemarahan kosong."
"Lewat puisi dan teatrikal ini, kami visualisasikan bagaimana APBN salah urus, bagaimana hak atas tanah rakyat dirampas oleh oligarki, dan bagaimana draf revisi UU Polri serta UU TNI mengancam supremasi sipil," katanya.
"Anggaran dihamburkan untuk program populistik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP yang tidak efisien, sementara alokasi pendidikan dikorbankan."
"Jika penguasa berkhianat, maka jalanan adalah satu-satunya ruang pengadilan rakyat!," tegas Ketua Cabang PC PMII Kota Semarang, M Afiq Nur Cahaya dalam pidatonya, melansir TribunJateng.com.
Baca juga: Ramai Demo Harga Pertamax hingga Stop MBG, Gibran Pilih Boyong 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur
Para mahasiswa membawa 8 tuntutan yakni:
Seorang dokter muda yang merupakan mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (koas) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang, Caraka Adhika, ikut turun ke jalan.
Mengenakan seragam ungu sepulang tugas, Caraka tampak mencolok di lokasi demo di kompleks DPRD Jawa Tengah, Rabu sore.
Ia mengikuti aksi tersebut bersama sejumlah rekannya.
Alasannya, ia dan rekannya resah terkait kebijakan publik pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kontroversial.
Satu di antaranya terkait TNI/Polri yang menduduki jabatan sipil.
"Salah satu yang kami protes adalah semakin terbukanya peluang bagi aparat untuk menduduki jabatan-jabatan sipil."
"Ketika aparat mulai menduduki jabatan sipil, kami khawatir yang terjadi adalah kemunduran seperti pada masa Orde Baru dengan konsep dwifungsi ABRI," kata Caraka di sela aksi, dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, jabatan sipil seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Bukan berdasarkan latar belakang institusi tertentu.
"Jabatan-jabatan sipil mestinya dipegang oleh mereka yang memiliki kapasitas intelektual dan profesional yang relevan," ujarnya.
Ia khawatir keterlibatan aparat di sektor kesehatan.
Pasalnya, para dokter muda sepertinya berjuang keras menempuh pendidikan hingga nantinya dapat menjadi spesialis.
Sehingga, masuknya aparat di jabatan sipil mengancam peluang kerja bagi masyarakat.
Di Surabaya, suara kaum disabilitas bergema dalam aksi demonstrasi gabungan mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu.
Aan, seorang penyandang disabilitas mengendarai motor roda tiga yang digunakan untuk berjualan kopi keliling, perlahan menembus kerumunan mahasiswa.
Ia menilai ketimbang program MBG, masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Utamanya terkait akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas sepertinya.
“MBG tidak penting. Yang dibutuhkan, disabilitas bisa bekerja dengan maksimal,” ujarnya, dilansir Surya.co.id.
Dalam orasinya, Aan mengungkapkan kekecewaan terhadap masih adanya diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas di dunia kerja.
Kondisi tersebut membuat banyak difabel kesulitan memperoleh pekerjaan maupun mempertahankan pekerjaan yang sudah dimiliki.
Ia mengaku prihatin karena sejumlah rekannya kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang menurutnya semakin sulit.
“Disabilitas susah cari kerja. Banyak sekali disabilitas yang nganggur. Banyak teman saya yang di-PHK,” ucapnya.
(tribun network/thf/Tribunnews.com)
