TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta kembali menggulirkan kemudahan strategis bagi masyarakat yang ingin menuntaskan kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka. 

Lewat penetapan kebijakan pembebasan sanksi administratif terbaru, para wajib pajak kini dapat melunasi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa perlu mencemaskan beban bunga keterlambatan.

Fasilitas keringanan ini berlaku penuh bagi seluruh wajib pajak yang melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran berkas pajak terutang sepanjang periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. 

Selama masa tenggang program kemanusiaan ini berjalan, masyarakat cukup menyetorkan nilai nominal pokok pajak kendaraan saja sesuai dengan regulasi ketentuan baku yang berlaku.

Baca juga: Bapenda DKI Bebaskan Sanksi PKB dan BBNKB, Warga Bisa Bayar di Gerai Samsat PRJ

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat yang sebelumnya terlambat membayar PKB maupun BBNKB memiliki kesempatan untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi akan diproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah saat wajib pajak melakukan pembayaran dalam periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, pembayaran pajak kendaraan bermotor juga menjadi kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode tersebut, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan sekaligus ikut berkontribusi bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor.

Kemudahan yang diberikan juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Sosok Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta Kini Diangkat Jadi Komisaris Utama Jakpro