BANGKAPOS.COM -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menghina fisik emak-emak pendemo yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan sebutan gembrot.
Tindakannya tersebut kini memicu gelombang kritik dari masyarakat hingga Gedung DPRD Kabupaten Cirebon digeruduk sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Cirebon, pada Kamis (18/6).
Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC PMII Cirebon, Ruslan Baidowi Kamal, sampai mengecam komentar yang dinilai menyerang fisik warga tersebut.
Menurut Ruslan, kritik masyarakat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati oleh pejabat publik.
Setelah insiden ini viral, Nana menyampaikan permintaan maaf melalui akun media sosial pribadinya.
Nana mengakui komentar tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan pejabat publik.
Baca juga: Sosok Rahadian M Saputra, Pria Berkebaya di Kirab Suro Mangkunegaran Solo, Kini Minta Maaf
Adapun insiden ini terjadi berawal dari sebuah video Made Nok yang mengikuti aksi demonstrasi gabungan Aliansi BEM Cirebon Raya di depan DPRD Kota Cirebon, Senin (15/6/2026).
Dalam video tersebut, Made Nok menyampaikan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok masyarakat.
"Saya mewakili emak emak ikut unjuk rasa, banyak anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan, hentikan MBG. Kami hanya butuh pendidik murah, kesehatan murah, sandang pangan murah," teriak Made Nok saat berorasi.
Video orasi itu kemudian diunggah sejumlah media massa dan menyebar di media sosial.
Pada salah satu unggahan, akun Instagram @nanakencanawati menulis komentar yang dinilai merendahkan Made Nok.
"Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????, udah GEMBROT!!!," tulis akun tersebut.
Komentar itu kemudian dihapus. Namun, tangkapan layarnya sudah telanjur tersebar luas dan memicu kritik publik.
Setelah komentar tersebut ramai diperbincangkan, akun media sosial Nana diketahui menutup kolom komentar. Akun tersebut juga mengubah pengaturan menjadi privat.
Langkah itu terjadi setelah kritik terhadap dugaan body shaming oleh pejabat publik semakin banyak muncul di media sosial.
Sorotan terhadap kontroversi tersebut membuat publik ikut menaruh perhatian pada sosok Nana Kencanawati.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu bukan figur baru dalam dunia politik Kabupaten Cirebon.
Perempuan bernama lengkap Hj. Nana Kencanawati, S.Pd. tersebut saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024–2029.
Ia merupakan salah satu dari tiga pimpinan DPRD yang mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
Sebelum menduduki kursi pimpinan DPRD, Nana terlebih dahulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019–2024.
Pada Pemilu Legislatif 2024, ia kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan raihan sekitar 13.331 suara.
Baca juga: Nasib Miris Wanita Bandung Disekap Pacar 3 Tahun, Bibir Hilang hingga Harus Jalani Operasi Kepala
Nana terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 6 yang meliputi Kecamatan Ciledug, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Pabuaran, Pasaleman, dan Waled.
Selama berkiprah sebagai legislator, Nana kerap menyampaikan pandangan terkait sejumlah isu strategis daerah, mulai dari ketenagakerjaan, transparansi pengelolaan aset daerah, hingga kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bunda Denok atas komentar yang ia tulis di media sosial dan memicu polemik di tengah masyarakat.
Nana mengakui komentarnya yang menyebut "gembrot" telah menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi menyakiti perasaan Bunda Denok, keluarga, serta masyarakat yang mengikuti persoalan tersebut.
"Saya secara pribadi memohon maaf kepada khususnya Ibu Enok atau Bunda Denok yang mungkin merasa sakit hati dan tersinggung dengan komentar saya di media Instagram," kata Nana saat ditemui Kompas.com di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Cirebon, Rabu (17/6/2026).
Dalam keterangannya, Nana menegaskan komentar yang menjadi sorotan publik itu merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili lembaga DPRD Kabupaten Cirebon maupun partai politik tempat dirinya bernaung.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan Partai Gerindra karena polemik yang muncul akibat komentarnya dinilai telah menimbulkan ketidaknyamanan.
Menurut Nana, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi dirinya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
Nana mengungkapkan bahwa sejak persoalan tersebut mencuat ke publik, dirinya berupaya mencari alamat dan kontak Bunda Denok agar dapat menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
Ia mengatakan sejumlah pihak turut membantu menjembatani komunikasi antara dirinya dan Bunda Denok.
"Saya memang mencari Bu Denok untuk meminta maaf secara langsung. Alhamdulillah ada pihak yang membantu memediasi agar kami bisa bertemu," ujarnya.
Namun, rencana pertemuan tersebut belum dapat terlaksana dalam waktu dekat karena Bunda Denok diketahui sedang memiliki agenda di Jakarta selama beberapa hari.
Meski demikian, Nana memastikan tetap berkomitmen untuk bertemu secara langsung dan menyampaikan permohonan maaf secara pribadi.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut relasi pejabat publik dengan warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, polemik ini juga memperlihatkan pentingnya etika komunikasi pejabat publik di media sosial.
Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk merespons kritik masyarakat secara proporsional, terlebih ketika kritik itu berkaitan dengan kebijakan yang berdampak langsung terhadap warga.
(Bangkapos.com/Kompas.com/TribunJabar.id)
