TRIBUNNEWS.COM - Sehari setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, sebuah jajak pendapat televisi di Israel menemukan bahwa hanya 11 persen warga Israel yang percaya mereka memenangkan perang.
Tak hanya itu, 71 persen responden juga mengatakan mereka tidak mempercayai Presiden AS Donald Trump untuk memperhatikan kepentingan Israel saat menegosiasikan rencana jangka panjang dengan Iran.
Indonesia turut menyambut baik kabar tercapainya kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai perkembangan positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta terciptanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan, tulis Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X pada Senin (15/6/2026).
Mengutip First Post, jajak pendapat yang dilakukan dan dipublikasikan oleh Channel 12 mencerminkan ketidakpuasan sebagian warga Israel terhadap sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama perang yang mengguncang Timur Tengah sejak 28 Februari 2026.
Angka-angka tersebut juga menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tingkat dukungan kuat yang selama ini diberikan warga Israel kepada Trump dalam berbagai survei sebelumnya.
Menurut jajak pendapat Channel 12, sebanyak 52 persen warga Israel menilai tindakan Netanyahu merugikan kepentingan negara dalam perjanjian AS-Iran.
Sementara itu, 24 persen responden menilai tindakan tersebut membantu kepentingan Israel dan 24 persen lainnya tidak mengetahui atau tidak memiliki pendapat.
Ketika ditanya apakah mereka percaya Trump akan memperhatikan kepentingan Israel dalam kesepakatan dengan Iran, sebanyak 71 persen menjawab tidak, sementara hanya 13 persen menjawab ya dan 16 persen lainnya tidak tahu.
Angka tersebut menunjukkan penurunan dukungan terhadap Trump dibandingkan pekan lalu, ketika hasilnya tercatat 62 persen berbanding 21 persen.
Saat ditanya mengenai hasil akhir perang, 43 persen responden mengatakan Israel kalah dalam konflik tersebut, sementara 41 persen menilai perang berakhir tanpa hasil yang jelas.
Baca juga: Perbedaan Perjanjian Nuklir Iran Era Obama dengan Perjanjian Trump Saat Ini
Hanya 11 persen yang merasa Israel memenangkan perang.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari survei mengenai pilihan politik warga Israel apabila pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober digelar hari ini.
Menurut analisis The National, dari sisi militer Iran mengalami kerugian terbesar.
Sebagian besar sistem pertahanan udara, persediaan rudal, peluncur, jajaran komando militer tertinggi, serta situs nuklir utama Iran mengalami penurunan kemampuan selama lima pekan serangan.
Namun secara strategis, kemampuan Iran bertahan dari serangan gabungan AS dan Israel justru ditafsirkan sebagai kemenangan di banyak negara kawasan.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi bahkan menyatakan bahwa negaranya meraih kemenangan besar dalam perang dan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pencapaian militer Iran, bukan semata-mata diplomasi.
Perpecahan internal memang mulai muncul, tetapi Iran dilaporkan juga didekati negara-negara tetangga yang ingin meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan.
Iran juga berhasil mengubah Selat Hormuz dari sekadar titik tekanan teoritis menjadi alat pengaruh yang nyata.
Meski tidak sepenuhnya menutup selat tersebut, gangguan yang terjadi menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan yang kredibel untuk mengancam jalur pelayaran tersebut.
Kini AS pada dasarnya menukar keringanan sanksi dengan pembukaan kembali Selat Hormuz yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ditutup.
MoU tersebut dilaporkan memuat janji Iran untuk kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengejar senjata nuklir.
Namun rincian mengenai stok uranium yang diperkaya dan penghentian pengayaan uranium akan dibahas dalam kesepakatan lanjutan yang lebih substansial.
Dengan kata lain, belum ada kesepakatan final, melainkan baru kerangka kerja untuk melanjutkan negosiasi.
Iran memiliki rekam jejak panjang dalam memperpanjang proses perundingan sembari memanfaatkan konsesi sementara yang diberikan lawan bicaranya.
Kesepakatan akhir mungkin tidak pernah terwujud, atau jika tercapai, hasilnya bisa lebih lunak dibandingkan yang dapat diperoleh melalui jalur diplomasi sebelum perang pecah.
Keringanan sanksi yang mengalir kembali ke Iran juga dinilai dapat memperkuat posisi rezim di dalam negeri dan memberinya sumber daya tambahan untuk membiayai program persenjataan serta jaringan proksinya.
Selain itu, tidak ada satu pun ketentuan dalam kesepakatan yang secara khusus membahas rudal balistik, dukungan terhadap kelompok militan, maupun struktur kekuasaan rezim Iran.
Pemerintahan Donald Trump meluncurkan perang dengan harapan rezim Iran akan runtuh dalam waktu singkat.
Namun hal tersebut tidak terjadi sehingga prioritas AS bergeser ke upaya mengakhiri konflik.
Iran kemungkinan tidak akan menganggap ancaman aksi militer AS sebagai sesuatu yang akan segera terwujud, terutama karena pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada November semakin dekat.
Artinya, proses diplomasi berikutnya berpotensi berlangsung tanpa ancaman kekuatan militer yang kuat di belakangnya.
Citra politik Trump juga sangat bergantung pada kemampuannya menghasilkan kesepakatan yang dianggap lebih baik daripada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang dicapai pada masa Presiden Barack Obama.
Namun dalam aspek rudal, proksi, dan perilaku rezim, kesepakatan yang sedang dibangun tampak memiliki kemiripan struktural dengan JCPOA, hanya saja didahului oleh perang.
Israel dinilai menjadi pihak yang paling kecewa, meskipun hasil tersebut sebenarnya cukup dapat diprediksi.
Trump dan Netanyahu memiliki tujuan yang sama pada awal konflik, tetapi kemudian berbeda arah ketika AS memutuskan perang harus diakhiri sementara Israel ingin melanjutkannya.
Masuknya Lebanon ke dalam skema gencatan senjata juga ditafsirkan sebagai keuntungan lain bagi Iran.
Situasi ini berbeda dengan periode pasca-JCPOA ketika AS dan Israel masih berkoordinasi untuk menekan pengiriman senjata Iran melalui Suriah.
Risiko yang lebih besar bagi Israel adalah Trump tampaknya memandang kesepakatan ini sebagai pencapaian penting sekaligus langkah menuju normalisasi hubungan AS-Iran yang lebih luas.
Akibatnya, setiap langkah Israel yang dianggap mengganggu atau melemahkan kesepakatan tersebut berisiko memicu konfrontasi bukan hanya dengan Iran, tetapi juga dengan Gedung Putih.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
