TRIBUNKALTIM.CO - Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai Partai Demokrat belum terlihat secara tegas di mata publik.
Partai Demokrat meminta agar PDIP mengambil sikap apakah berada di dalam atau d luar Pemerintahan Prabowo.
Selain itu, Demokrat juga menyebut supaya sikap PDIP tersebut dikomunikasikan dan implementasinya benar-benar terlihat.
Sebelum Demokrat meminta ketegasan sikap PDIP, sejumlah partai lain lebih dulu menyoroti sikap partai berlambang banteng dengan moncong putih ini.
Baca juga: Dari PKB hingga Golkar Sentil Posisi PDIP di Pemerintahan Prabowo, Respons PDI Perjuangan
PKB meminta agar PDIP tidak bersikap abu-abu dalam pemerintahan Prabowo.
Namun, PDIP sudah menegaskan sikap partainya tidak abu-abu.
Pernyataan Partai Demokrat yang juga menyoroti sikap PDIP ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Sabtu (20/6/2026) Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta mengatakan yang terpenting bukan sekadar mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap tersebut dikomunikasikan secara jelas dan tercermin dalam tindakan politik sehari-hari.
Menurut Herzaky, masyarakat berhak mengetahui secara terang apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau mengambil posisi sebagai penyeimbang dari luar.
"Silakan saja mengambil sikap, yang paling penting komunikasinya harus jelas.
Sebenarnya posisinya di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian implementasinya juga harus terlihat," katanya.
Herzaky mengatakan Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, dikatakan dia, publik dapat dengan mudah mengetahui posisi Demokrat saat menjadi oposisi.
"Kami dulu jelas berada di luar pemerintahan. Kalau ada kebijakan yang kami nilai kurang tepat, kami kritik secara tegas.
Kalau baik, kami apresiasi. Publik tahu posisi kami sebagai partai penyeimbang," ujar dia.
Saat ditanya apakah Demokrat memandang sikap PDIP masih abu-abu, Herzaky mengakui masih banyak pihak yang mempertanyakan posisi partai berlambang kepala banteng tersebut.
Menurut dia, hingga saat ini belum terlihat komunikasi politik yang benar-benar tegas mengenai posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo.
"Masih banyak pihak yang bertanya-tanya. Ini sebenarnya mendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan?
Yang kami lihat, komunikasinya belum jelas dan implementasinya juga belum terlihat secara tegas," katanya.
Herzaky menilai kejelasan posisi politik penting dalam sistem demokrasi karena masyarakat perlu mengetahui pihak mana yang menjalankan pemerintahan dan pihak mana yang menjalankan fungsi penyeimbang.
"Yang di pemerintahan siapa, yang di luar pemerintahan siapa. Publik perlu mengetahui itu secara jelas," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Herzaky juga menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa yang belakangan menggelar sejumlah aksi demonstrasi.
Menurut dia, kritik terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi selama disampaikan secara baik dan disertai solusi.
"Kritik silakan, masukan silakan. Pemerintah sangat terbuka. Yang penting disampaikan dengan cara yang baik dan bertujuan untuk memperbaiki kebijakan," kata Herzaky.
Dia menambahkan, Demokrat akan terus mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), sembari tetap membuka ruang evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
"Kalau ada yang kurang pas, silakan berikan masukan. Pemerintah terbuka untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program-program tersebut," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas, terkait posisi politiknya menyusul keikutsertaan politikus PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas dan tidak bersikap "abu-abu".
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” kata Gus Jazil kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Gus Jazil menegaskan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan sesuai target.
Sebab itu, menurutnya, diperlukan persatuan dan soliditas seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
“Semua program-program sudah kita tata. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu.
Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan,” ucapnya.
Menurut Gus Jazil, sikap politik yang tidak tegas berpotensi menimbulkan kesan yang membingungkan di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program prioritas.
“Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu,” ujarnya.
Merespons hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan, keputusan partainya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sebuah sikap politik yang abu-abu.
Said menegaskan, pilihan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
"Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Said menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar partai bersikap objektif dan proporsional dalam menjalankan peran penyeimbang.
Artinya, PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat, meskipun partai tidak mendapatkan keuntungan elektoral dari keberhasilan tersebut.
"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," ujar Said.
Menurut Said, ada perbedaan mendasar antara menjadi penyeimbang dan menjadi oposisi.
Ia menilai, oposisi cenderung memiliki kehendak politik yang berlawanan total dengan pemerintah demi mengejar dampak negatif elektoral bagi penguasa.
Sementara itu, sebagai penyeimbang, PDIP justru ingin memastikan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan masa jabatannya dengan baik sesuai konstitusi hingga 2029.
"Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," jelasnya.
Said mengungkapkan Presiden Prabowo sendiri sangat memahami dan menghargai pilihan politik yang diambil oleh PDIP.
"Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur," ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.
"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," imbuh Said.
Baca juga: Ganjar Pranowo Bantah PDIP Dalangi Aksi Mahasiswa, Tantang Pihak Penuduh Tunjukkan Bukti
(*)
