TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arah langkah politik PDI Perjuangan (PDIP) di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pasca-pelantikan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan hangat di panggung politik nasional.

Keputusan partai berlambang moncong putih tersebut untuk memosisikan diri sebagai kekuatan "penyeimbang" di luar struktur kabinet pemerintahan menuai berbagai reaksi dari partai-partai politik anggota koalisi pemerintah.

Secara berurutan, sejumlah elite partai politik pendukung pemerintah mulai melayangkan kritik dan mempertanyakan konsistensi sikap politik partai pemenang Pemilu Legislatif 2024 tersebut.

Mereka mendesak agar PDIP bersikap lebih jelas dan tidak berada di area abu-abu.

Baca juga: Demokrat Sebut Posisi PDIP Terhadap Pemerintah Prabowo Masih Abu-abu, Minta Sikap Politik Diperjelas

Gelombang Kritik Parpol Pendukung Pemerintah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pihak pertama yang secara vokal mendesak PDIP untuk mengambil sikap yang lebih tegas.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan (PDIP) bersikap tegas, terkait posisi politiknya menyusul keikutsertaan politikus PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas dan tidak bersikap "abu-abu".

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” kata Gus Jazil, Kamis (18/6/2026).

Gus Jazil menegaskan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan sesuai target. Sebab itu, menurutnya, diperlukan persatuan dan soliditas seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

“Semua program-program sudah kita tata. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan,” ucapnya.

Menyusul PKB, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mempertanyakan komitmen politik PDI Perjuangan terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.

Sayap kepemudaan PAN itu menilai sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas nasional yang tengah dibangun pemerintah.

"Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas," ujar Sekretaris Jenderal BM PAN, Slamet Aryadi.

Slamet mengatakan, situasi global yang penuh tantangan membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, manuver politik yang tidak jelas arah justru dapat merugikan kepentingan bangsa.

Kritik tidak berhenti di situ. Partai Golkar juga menantang kejelasan istilah "penyeimbang" yang disematkan PDIP kepada diri mereka sendiri.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji, mengatakan secara posisi, PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, terkait pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," kata Sarmuji, Jumat (19/6/2026).

Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDIP. Menurut Sarmuji, tidak perlu ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari konsep penyeimbang tersebut.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji.

“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” tandasnya.

Sikap kritis juga disuarakan oleh Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespon soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah.

Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.

"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuman mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, jika PDIP ingin di luar pemerintah, maka harus oposisi secara tegas.

"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," ujar Sahroni.

Melengkapi pandangan tersebut, Partai Demokrat menilai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kini memang belum terlihat secara tegas di mata publik.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, yang terpenting bukan sekadar mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap tersebut dikomunikasikan secara jelas dan tercermin dalam tindakan politik sehari-hari.

Menurut Herzaky, masyarakat berhak mengetahui secara terang apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau mengambil posisi sebagai penyeimbang dari luar.

"Silakan saja mengambil sikap, yang paling penting komunikasinya harus jelas. Sebenarnya posisinya di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian implementasinya juga harus terlihat," ujar Herzaky, Sabtu (20/6/2026).

Herzaky mengatakan Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, dikatakan dia, publik dapat dengan mudah mengetahui posisi Demokrat saat menjadi oposisi.

"Kami dulu jelas berada di luar pemerintahan. Kalau ada kebijakan yang kami nilai kurang tepat, kami kritik secara tegas. Kalau baik, kami apresiasi. Publik tahu posisi kami sebagai partai penyeimbang," ujar dia.

Respons Elite PDIP

Menanggapi hujan kritik dari partai-partai koalisi pemerintah, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyatakan, keputusan partainya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sebuah sikap politik yang abu-abu.

Said menegaskan, pilihan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

"Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said.

Said menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar partai bersikap objektif dan proporsional dalam menjalankan peran penyeimbang.

Artinya, PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat, meskipun partai tidak mendapatkan keuntungan elektoral dari keberhasilan tersebut.

"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara kontruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," ujar Said. 

Menurut Said, ada perbedaan mendasar antara menjadi penyeimbang dan menjadi oposisi.

Ia menilai, oposisi cenderung memiliki kehendak politik yang berlawanan total dengan pemerintah demi mengejar dampak negatif elektoral bagi penguasa.

Tanggapan juga disuarakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya, Deddy Yevri Sitorus. Deddy secara terbuka menyindir balik parpol koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar, yang dinilainya terlalu sibuk mencampuri urusan dapur partai lain.

Deddy menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai politik yang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap kekuasaan.

Posisi berada di luar kabinet justru diambil demi menjaga kualitas demokrasi di tanah air agar tidak kembali ke pola-pola otoritarian masa lalu.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti sebagian yang lain, yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa kami akan mati atau tidak berkembang," tegas Deddy Sitorus.

Menurut Deddy, keberadaan parpol di luar pemerintahan sangat vital untuk menjaga fungsi pengawasan (checks and balances). Jika seluruh partai politik merapat ke dalam kekuasaan, ia mengkhawatirkan parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel (rubber stamp) bagi eksekutif.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya kita dengan era Orde Baru? Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan menyehatkan bagi demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Bagi PDIP, perdebatan mengenai posisi penyeimbang ini justru menunjukkan pentingnya kehadiran partai yang berani berdiri secara mandiri di luar lingkar kemewahan kekuasaan demi mengawal hak-hak konstitusional rakyat.