TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara memberikan klarifikasi resmi mengenai pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan keterangan persnya secara daring terkait situasi darurat kelistrikan tersebut pada Jumat (19/6/2026).
Ia membeberkan bahwa pemadaman terpaksa dilakukan akibat adanya kendala teknis pada sistem hulu penyuplai daya.
"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu dua pembangkit independent power producer (IPP). Pembangkit tersebut mengalami gangguan teknis sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ujar Darmawan dipantau dari kanal YouTube KompasTV.
Atas ketidaknyamanan yang terjadi, Darmawan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat terdampak.
Ia memastikan tim teknis di lapangan sedang bekerja ekstra keras untuk segera menyelesaikan gangguan tersebut.
Menteri ESDM Tepis Isu Kelangkaan Batu Bara
Di tempat terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir ini murni disebabkan oleh kendala teknis operasional.
Ia secara langsung menepis spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai adanya kelangkaan pasokan batu bara nasional.
"Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan bagian teknis dari manajemen logistik yang dilakukan oleh internal PLN," kata Bahlil saat berada di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menteri kelahiran Banda tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN untuk memantau perkembangan di lapangan.
Bahlil juga telah mengeluarkan instruksi tegas agar krisis kelistrikan ini tidak berlarut-larut.
Ia meminta manajemen PLN segera mengambil langkah-langkah penanganan yang cepat dan terukur, sehingga pemadaman listrik massal yang mengganggu aktivitas dan dikeluhkan oleh masyarakat bisa segera dihentikan total.
Sumber: Kompas TV
