TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Kekurangan guru masih menjadi persoalan serius di Kota Balikpapan.

Hampir 10 tahun terakhir tidak ada penambahan guru melalui jalur ASN, sementara jumlah tenaga pendidik terus berkurang akibat pensiun, meninggal dunia, hingga mutasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan pemerintah kota setiap tahun mengusulkan penambahan formasi guru.

Namun, kewenangan penerimaan guru ASN sepenuhnya berada di pemerintah pusat.

"Posisi pengusulan penambahan guru itu setiap tahun kami lakukan, tetap kewenangannya ada di pusat. Hampir 10 tahun tidak ada pengadaan guru di Balikpapan sehingga jumlah guru terus berkurang," kata Irfan.

Baca juga: Disdikbud Balikpapan Pastikan Seluruh Calon Peserta Didik Terlayani pada Verifikasi SPMB

Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu memang telah mengubah status ribuan tenaga pendidik.

Sebanyak 2.233 guru di Balikpapan telah diangkat menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Namun, kebijakan tersebut tidak menambah jumlah guru baru karena sebagian besar merupakan tenaga honorer dan non-ASN yang sebelumnya sudah mengajar di sekolah. 

"Itu menambah dari sisi status kepegawaian, bukan jumlah guru. Mereka yang sebelumnya honorer atau non-ASN berubah status menjadi PPPK," ujarnya.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, Pemkot Balikpapan menerapkan kebijakan rekrutmen Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Guru.

Hingga 2025, sekitar 700 guru PJLP telah direkrut dalam dua tahap. Tahap pertama menerima sekitar 400 guru, sedangkan tahap kedua sekitar 240 guru.

Saat ini para guru tersebut telah ditempatkan dan mengajar di sekolah masing-masing.

"Pada tahap ini kami juga kembali membuka penerimaan PJLP sebagai upaya memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang," jelasnya.

Irfan menegaskan seluruh warga negara Indonesia dapat mengikuti seleksi PJLP.

Namun, Pemkot memberikan keberpihakan kepada warga Balikpapan melalui tambahan nilai dalam proses seleksi.

Baca juga: Disdikbud Balikpapan Pastikan SPMB 2026 Lebih Transparan dan Bebas Titipan

"Melalui sistem pelamar yang merupakan warga Balikpapan mendapat tambahan nilai 50. Jadi sebelum bersaing pun sudah mendapat nilai tambahan," katanya.

Selain itu, Disdikbud juga menggandeng Universitas Balikpapan (Uniba) untuk mengatasi minimnya lulusan pendidikan.

Menurut Irfan, jurusan keguruan saat ini semakin kurang diminati sehingga pasokan calon guru baru terbatas.

"Kami bekerja sama dengan Uniba karena satu-satunya perguruan tinggi di Balikpapan yang memiliki jurusan keguruan. Lulusan yang linier kami arahkan untuk mengisi kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik," ujar Irfan.

Meski kebutuhan guru diperkirakan dapat dipenuhi melalui skema PJLP, masih terdapat persoalan lain, yakni kekurangan kepala sekolah.

Menurut Irfan, Guru berstatus PJLP tidak dapat diangkat menjadi kepala sekolah sehingga kebutuhan pimpinan satuan pendidikan masih menjadi tantangan tersendiri.

"Problem berikutnya adalah kekurangan kepala sekolah karena guru PJLP tidak bisa diangkat menjadi kepala sekolah," ungkap Irfan.  

Sebagai solusi jangka panjang, Disdikbud Balikpapan terus mengusulkan penambahan formasi guru ASN kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami sudah menyiapkan usulan kepada BKN pusat agar ada penerimaan guru melalui jalur ASN untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Balikpapan secara berkelanjutan," pungkasnya. (*)