TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Gelombang aspirasi mahasiswa kembali bergulir di Kota Palembang. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (22/6/2026).
Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa menyuarakan berbagai isu krusial terkait kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Pantauan Tribunsumsel.com di lapangan menunjukkan aksi berlangsung tertib. Mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, serta secara bergantian menyampaikan orasi di atas mobil komando.
Aksi mereka dikawal ketat dan humanis oleh petugas Polrestabes Palembang yang langsung dipimpin Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono yang ikut hadir bersama anggotanya.
Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa kali ini. Selain menyampaikan orasi politik, massa aksi juga menggelar teatrikal singkat yang menggambarkan dinamika kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai simbol keprihatinan, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di atas tumpukan poster kecil kepemimpinan Prabowo - Gibran Kabinet Merah Putih di hadapan perwakilan DPRD Sumsel. Aksi ini menjadi simbol harapan agar jalannya pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Aliansi Cipayung Plus Sumsel membawa enam poin tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
Aspirasi dan kehadiran massa mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Ilyas Panji Alam. Di hadapan mahasiswa, Ilyas menyatakan dukungannya terhadap jalannya demokrasi dan berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke tingkat pusat.
“Kami menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa Cipayung Plus Sumsel dan akan menyampaikan tuntutan ini kepada DPR RI serta pemerintah pusat untuk menjadi perhatian bersama,” kata Ilyas Panji Alam di hadapan massa.
Aksi ditutup dengan tertib. Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang telah diserahkan tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, melainkan menjadi perhatian serius pemerintah dan segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang nyata.
(*)