Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Galih Lintartika
TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga roda tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat.
Komitmen ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).
Mewakili Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori menyampaikan apresiasi tinggi atas seluruh jajaran fraksi di legislatif yang telah menyetorkan saran, masukan, hingga kritik konstruktif. Menurutnya, dinamika pengawasan tersebut merupakan suplemen evaluasi yang berharga demi meningkatkan mutu birokrasi.
"Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan kontribusi yang sangat berharga. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Wabup yang akrab disapa Gus Shobih tersebut.
Baca juga: Catatan Fraksi DPRD untuk Pemkab Pasuruan Terkait Raperda APBD 2025, Soroti Besarnya SiLPA
Dalam kesempatan itu, Pemkab Pasuruan juga mengucap terima kasih atas lampu hijau dan apresiasi dari DPRD terkait pencapaian mentereng Kabupaten Pasuruan yang sukses menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara beruntun. Kendati demikian, Gus Shobih menegaskan pihaknya enggan terlena dan bakal terus memacu efektivitas penggunaan anggaran anggaran agar tepat sasaran.
Menjawab tantangan masa depan, Gus Shobih memaparkan sejumlah cetak biru strategi daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal. Target utamanya adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mereduksi ketergantungan yang tinggi terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Langkah konkret yang ditempuh Pemkab Pasuruan meliputi ekosistem digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran pajak daerah, optimalisasi retribusi, perluasan basis data objek pajak, serta penguatan sektor pariwisata dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Tidak hanya pada sektor perdagangan dan jasa, modernisasi pengawasan kini juga merambah ke sektor ekstraktif. Pemkab Pasuruan mulai menguji coba penerapan digitalisasi pengawasan dan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Skema digital ini digadang-gadang mampu mendongkrak kepatuhan para wajib pajak sekaligus membendung praktik penambangan ilegal yang memicu kerusakan lingkungan di Pasuruan.
“Penguatan PAD harus dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat,” jelas Gus Shobih lugas.
Efisiensi Anggaran Tanpa Korbankan Kesehatan UHC dan Program 'Gerbang Kembar'
Mengenai realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, Gus Shobih memberikan garansi bahwa kebijakan efisiensi belanja yang dilakukan eksekutif sama sekali tidak menggerus kualitas pelayanan dasar masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dipastikan tetap mendapat porsi atensi utama.
Pada kluster kesehatan, Pemkab Pasuruan konsisten memperluas jangkauan program Universal Health Coverage (UHC) serta menyiagakan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam penuh di 33 Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan. Selain itu, peningkatan sarana dan kapasitas pelayanan medis di RSUD Bangil dan RSUD Grati terus dipacu.
Baca juga: Polemik di UNUBA Pasuruan, Yayasan Pancawahana Pilih Bangun Kampus Baru daripada Terus Bersengketa
Sementara di panggung pendidikan, pemerintah daerah mengoptimalkan stimulus melalui program inovatif bertajuk 'Gerbang Kembar' (Gerakan Bangkit Kembali Belajar). Program ini didesain khusus untuk menyisir dan menekan angka anak tidak sekolah (ATS) agar kembali mengenyam pendidikan formal maupun kesetaraan yang layak.
Di sektor penopang ekonomi rakyat, aspek ketahanan pangan dipertajam lewat skema perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, rehabilitasi jaringan irigasi sekunder, pengendalian hama terpadu, hingga pendampingan intensif bagi kelompok tani dalam menghadapi anomali dampak perubahan iklim global.
Menutup pidato jawabannya, Gus Shobih berharap rajutan sinergi serta kolaborasi harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasuruan terus terjaga demi memastikan keberlanjutan pembangunan yang bersih dan berkeadilan.
