Laporan Wartawan TribunJatim.com, Mohammad Romadoni
TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat menggema dari halaman DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin (22/6/2026) sore.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya turun ke jalan membawa berbagai aspirasi masyarakat yang mereka nilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Aksi yang berlangsung di depan pintu timur DPRD Kota Mojokerto, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon tersebut berjalan tertib.
Para peserta aksi menyampaikan pandangan mereka terkait kondisi sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan sembilan tuntutan yang dirangkum dalam sebuah Pakta Integritas kepada DPRD Kota Mojokerto.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menerima langsung perwakilan mahasiswa dan menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang telah disampaikan.
Menurutnya, DPRD siap menjadi mitra dalam memperjuangkan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa.
"Jadi ini Pakta Integritas komitmen kita semua yang akan kita kawal bareng-bareng, agar ini nanti mendapatkan respon dari pemerintah pusat," tegas Ery.
Baca juga: isi 9 Tuntutan Aksi Demo Aliansi Mahasiswa di Mojokerto, Desak Evaluasi Total Program Pemerintah
Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto, Muhammad Nur Fadillah mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan saat ini.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan demi mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aturan baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 menekankan efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima, serta pengawasan dapur penyedia makanan yang lebih ketat. Anggaran MBG dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dan anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat.
Menurut Nur Fadillah, masih banyak guru honorer yang menghadapi persoalan kesejahteraan meski memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program strategis pemerintah.
"Kita melihat dampaknya sektor pendidikan hari ini, masih banyak guru honorer yang digaji antara 200-300 ribu untuk memenuhi hidupnya," ujar Nur Fadillah.
Ia juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurutnya menimbulkan kesan ketimpangan secara ekonomi. Mahasiswa menilai manfaat finansial dari keberadaan dapur MBG lebih banyak dirasakan oleh pihak tertentu dibanding masyarakat luas.
"Dilain sisi berdirinya SPPG ini semakin memperkaya beberapa golongan, terutama golongan elit. Jadi kami menilai ada ketimpangan terhadap masyarakat," pungkas Nur Fadillah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa profesi guru seharusnya mendapatkan perhatian dan penghargaan yang lebih baik dari negara karena memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia.
"Guru yang seharusnya mencerdaskan bangsa namun seolah-olah tidak dihargai di negara ini," katanya.
Pada akhir penyampaian aspirasi, Nur Fadillah menyampaikan sikap politik aliansi mahasiswa terhadap pemerintahan saat ini.
"Maka kami menyatakan secara tegas, Aliansi Mahasiswa Mojokerto menolak dan mengecam rezim Prabowo-Gibran," tutupnya.
Di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa, seorang mahasiswa dilaporkan mengalami kondisi lemas hingga nyaris pingsan.
Peristiwa tersebut terjadi saat rangkaian orasi masih berlangsung di area demonstrasi.
Petugas kepolisian yang berjaga langsung memberikan pertolongan bersama tim medis dari Dokkes. Mahasiswa tersebut terlihat terbaring lemah di atas kursi bambu yang berada sekitar 10 hingga 15 meter dari lokasi panggung orasi.
Setelah mendapatkan penanganan awal, petugas kemudian mengevakuasi mahasiswa tersebut menggunakan kendaraan Polres Mojokerto Kota menuju rumah sakit terdekat untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.
Lokasi aksi demonstrasi diketahui berada tidak jauh dari RSUD dr Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto sehingga proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan lancar.
