TRIBUNJATIM.COM - Berikut ini adalah sepak terjang Muhammad Abdimaludin.

Muhammad Abdimaludin merupakpan Ketua BEM FH UBK yang ngaku terima suap.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang suap demi meredam aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026 lalu.

Video pengakuan Abdimaludin viral di media sosial, dia mengaku menerima uang suap total Rp20 juta, dengan masing-masing pembagian per orang sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Abdimaludin mengatakan bahwa pembagian uang tersebut dilakukan setelah aksi demo selesai digelar.

Adapun, mahasiswa lain diduga menerima uang suap itu adalah Wakil Ketua BEM FH Rafly Maulana Akbar, kemudian Pengurus BEM FH Mubarak Tuasamu, lalu Ketua BEM FEB Pujiono, dan Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian.

Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang memberikan uang suap tersebut. Pihak kampus dan mahasiswa pun masih menelusuri asal-usul aliran dana itu.

Atas kejadian ini, Abdimaludin mengaku bersalah dan menyampaikan permintaan maaf di depan para mahasiswa UBK.

Baca juga: Emak-emak Peserta Demo Dukung MBG Ngaku Dibayar Rp100 Ribu, Siapa yang Membayar?

"Tentu saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi," ucapnya, dikutip Tribunnews pada Selasa (23/6/2026).

Abdimaludin sebelumnya diketahui sempat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, setelah aksi demo.

Tidak sendiri, Abdimaludin juga diundang oleh Gibran bersama 14 mahasiswa lainnya untuk berdialog di Istana.

Sosok Abdimaludin pun menjadi sorotan publik karena hal ini, terutama setelah mengaku menerima uang suap.

Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Abdimaludin tercatat sebagai mahasiswa aktif UBK sejak 12 September 2022.

Abdimaludin mengambil program studi Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101220004.

Dalam wawancara tersebut, Abdimaludin menegaskan bahwa demo yang digelar oleh mahasiswa pada 15 Juni 2026 tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak mana pun.

"Saya sendiri menjawab terkait aksi kami sendiri di tanggal 15 hari Senin tepatnya, saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami," tegas Abdimaludin, dikutip dari YouTube Tribunnews.

Abdimaludin pun mengatakan bahwa gerakan mahasiswa itu murni demi kepentingan rakyat.

"Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno. Kami ini membawa harapan besar ya, tentunya harapan rakyat dari kami ini untuk membawa hasil dari kajian kami kepada pihak-pihak yang berkait," ujar Abdimaludin.

Tepat setelah bertemu Gibtan, Abdimaludin sebelumnya juga menegaskan bahwa pertemuannya tersebut murni hasil diplomasi mahasiswa saat aksi unjuk rasa, bukan bagian dari skenario politik tertentu.

"Tidak ada unsur yang menunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno," tegas Abdi.

Dia mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Gibran belum sepenuhnya memuaskan karena mahasiswa masih menunggu tindak lanjut konkret dari tuntutan yang telah disampaikan.

Oleh karena itu, saat itu, BEM UBK memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk memberikan kepastian atas berbagai aspirasi yang mereka suarakan.

"Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat," ujarnya.

Pernyataan Abdimaludin saat Demo
Ketika memberikan pernyataan saat demo, Abdimaludin sebelumnya sempat dengan tegas meminta agar DPR RI segera membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa, usai para mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai daerah.

"Pimpinan DPR RI Puan Maharani, Dasco, dan jajarannya segera buka ruang dialog untuk mahasiswa waktu terdekat ini," ucapnya saat demo di Patung Kuda, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Alasannya, kata Abdimaludin, para mahasiswa tidak mau kejadian serupa terulang kembali pada tahun 2025 yang berujung ricuh akibat bentrokan antara massa dan aparat keamanan.

"Karena memang kita paling takut terjadi ke-chaos-an di tanggal 28 Agustus tahun 2025, kami tidak mau, BEM UBK menyatakan sikap, kami tidak mau ke-chaos-an terjadi lagi

Pada tahun 2025, kericuhan terbesar terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI dan Markas Polda Metro Jaya di Jakarta saat para mahasiswa demo menolak kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR dan menuntut perbaikan ekonomi.

Saat itu, polisi menembakkan gas air mata dan gas water cannon untuk memukul mundur massa aksi.

Akibatnya, sebanyak tujuh orang meninggal dunia dari kalangan warga sipil, mahasiswa, hingga pendemo dari pengemudi ojek online (ojol).

Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com