Laporan Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA – Skandal dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, kini memasuki babak baru.

Pihak rektorat UBK akhirnya turun tangan dan membenarkan adanya pengakuan terkait aliran dana sebesar Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi pertengahan Juni 2026 lalu.

Fakta yang lebih mengejutkan, aliran dana "pelicin" tersebut diduga kuat melibatkan campur tangan eksternal, yakni mengalir dari seorang oknum kepolisian melalui perantara alumni kampus.

Baca juga: Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp 20 Juta Usai Temui Wapres Gibran, Uangnya Mengalir ke Nama-Nama Ini

Uang Mengalir dari Oknum Aparat

Merespons polemik yang kadung viral di media sosial, Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menyatakan bahwa pihak universitas telah mengambil langkah tegas dengan memanggil langsung Ketua BEM FH untuk dimintai klarifikasi.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kampus UBK, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026), Daniel Panda membeberkan hasil pemanggilan tersebut.

"Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum, saudara Abdi. Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," urai Daniel Panda.

Menindaklanjuti pengakuan ini, UBK tidak tinggal diam. Pihak kampus langsung membentuk tim investigasi khusus dengan menggandeng Komisi Etik untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat.

"Kami akan menyelidiki dan meminta keterangan dari beberapa mahasiswa. Setelah itu kami akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan dan berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," tegasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang puluhan juta yang disinyalir sebagai upaya memindahkan titik aksi mahasiswa dari Istana Presiden itu ternyata tidak dinikmati sendiri.

"Dari pengakuan beliau, uang tersebut diserahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, serta beberapa mahasiswa lainnya," ungkap Daniel. 

Meski uang telah diterima dan dibagikan, skenario pemindahan lokasi unjuk rasa rupanya gagal total. Massa mahasiswa UBK ternyata tetap merangsek menuju Istana Negara sesuai rencana awal mereka.

"Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana meskipun mereka menerima uang tersebut. Itu merupakan pengakuan langsung dari Ketua BEM," tutup Daniel.

Rektorat UBK: Bertemu Wapres Gibran Bukan Mandat Kampus!

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada uang Rp20 juta, tetapi juga pada pertemuan antara perwakilan BEM UBK dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca-demonstrasi (15 Juni 2026).

Rektor UBK, Sri Mumpuni, buru-buru meluruskan hal ini agar nama baik institusi tidak terseret lebih jauh.

"Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa pada tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno," tegas Sri Mumpuni dalam keterangan resminya.

Pihak rektorat memastikan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran akademik, apalagi yang mencederai integritas perjuangan mahasiswa dengan membiarkan intervensi dari oknum luar.

"Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus," tambah Sri Mumpuni. 

Di akhir pernyataannya, Sri Mumpuni meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyamaratakan kasus segelintir oknum ini dengan ribuan mahasiswa UBK lainnya yang terus mencetak prestasi.

"Sebagai kampus yang mengusung nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno tetap berkomitmen menjaga integritas akademik, membangun karakter mahasiswa yang beretika, serta menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab," tutupnya.