- Pemerintah Iran menegaskan bahwa inspektur dari pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan diberikan izin.

Yaitu untuk memeriksa situs nuklir yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat serangan dalam konflik dengan Israel dan Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan dengan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Termasuk rencana inspeksi terhadap fasilitas yang rusak.

“Kami belum mengadakan pertemuan dengan direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional, kami juga tidak memiliki rencana bagi badan tersebut untuk memeriksa fasilitas nuklir Iran yang rusak oleh agresi militer AS dan Zionis,” ujar Baqaei dalam konferensi pers di Teheran yang dihadiri AFP.

Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance sebelumnya pada Senin (22/6/2026) menyatakan bahwa Iran akan mengizinkan kembalinya inspektur nuklir PBB.

Ia menyebut hal tersebut sebagai langkah penting menuju proses denuklirisasi.

Vance bahkan menggambarkan kebijakan tersebut sebagai tonggak utama dan langkah pertama dalam denuklirisasi permanen Iran.

Pernyataan itu muncul setelah adanya pembicaraan antara pihak-pihak yang berkonflik di Swiss yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar.

Pemerintah Iran sebelumnya menghentikan sebagian kerja sama dengan IAEA berdasarkan undang-undang yang disahkan parlemen pada Juli tahun lalu.

Sebagai bentuk protes atas sikap badan tersebut yang dinilai tidak mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel.

Namun pada September, Iran sempat menyetujui untuk melanjutkan kerja sama dalam kerangka baru.

Meski kesepakatan itu tidak mencakup lokasi yang telah menjadi target serangan.

“Pada dasarnya tidak ada protokol dalam hal ini,” ujar Baqaei.

Program: Tribunnews Update
Host: Thalia Iza
Editor Video: Muhammad Taufiq Rahman Setyawan
Uploader: bagus gema praditiya sukirman