TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kampar, Ristanto mengaku telah bertemu dengan pihak provinsi untuk membicarakan penanganan kerusakan jalan di Tapung Raya.

Ia bertolak ke Pekanbaru setelah meninjau aksi kakek Dasikun dan warga di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung mengecor jalan berlubang dengan genangan cukup dalam, Selasa (23/6/2026). 

Semula ia menemui Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri yang juga kolega separtainya. Pembahasan mereka kemudian melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau.

"Dari hasil diskusi, disebutkan anggaran perbaikan tahun 2026 ini tidak ada. Anggaran yang ada hanya base, batu pecah dan penimbunan," ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa sore.

Ia menyampaikan kritik kepada provinsi karena tidak segera menangani kerusakan jalan. Akibatnya, kerusakan menjadi parah dan kini sulit ditangani. 

Ia mengemukakan penjelasan pihak UPT. Pengaspalan untuk memperbaiki jalan kurang efektif karena tidak akan bertahan lama. 

"Kalau diaspal, kekuatan aspal tidak memungkinkan. Usianya hanya beberapa bulan saja," ujarnya.

Provinsi merencanakan perbaikan dengan rigid beton. Menurut dia, biayanya akan dianggarkan tahun depan dan direncanakan terealisasi awal 2027. 

"Diskusi itu menargetkan pengerjaan rigid minimal 2,5 kilometer karena mengingat anggaran (minim). Dioptimalkan dari Kota Batak ke Petapahan dulu," katanya. 

Tribunpekanbaru.com kemudian meminta tanggapannya terhadap target yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan total panjang ruas jalan rusak. Ruas jalan dari Simpang TB sampai Simpang Gelombang hampir 100 kilometer.

Ia tak menampik total jalan yang rusak mencapai puluhan kilometer dan pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kendati begitu, ia memandang kondisi keuangan saat ini yang tak begitu memadai. 

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)