TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan dukungan penuh atas pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun organisasi mengingatkan agar proses evaluasi tidak berubah menjadi pukulan kolektif yang menimpa ribuan pengusaha kecil dan menengah yang telah menanam modal miliaran rupiah untuk menjalankan program prioritas pemerintah tersebut.
Sikap ini disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, di tengah dinamika evaluasi MBG yang dipicu pergantian kepemimpinan dan proses hukum di tubuh BGN.
"Sikap kami jelas dan tidak ambigu. HIPMI DIY mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, dan kami mendukung penuh pembersihan tata kelolanya. Yang menyalahgunakan kepercayaan negara di level pengambil kebijakan harus diproses sampai tuntas. Soal itu tidak ada ruang kompromi," tegas Ekawati.
Ekawati menilai pembenahan yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang benar ketika menyentuh akar persoalan di tingkat pengambil keputusan. Yang ia soroti adalah risiko salah sasaran ketika langkah pembenahan turun ke lapangan.
"Persoalannya, pisau evaluasi yang seharusnya mengarah ke segelintir oknum di pucuk jangan sampai memotong ribuan pengusaha jujur di lapangan. Mereka ini bukan oligarki. Sebagian besar adalah pelaku UMKM yang menggadaikan aset dan menanggung cicilan bank demi membangun dapur untuk program pemerintah," ujarnya.
Catatan HIPMI DIY merujuk pada beban riil mitra pelaksana. Membangun satu dapur beserta peralatannya menelan modal hingga miliaran rupiah, dengan masa pengembalian yang bisa bertahun-tahun bila volume layanan tidak stabil.
Ketika distribusi dihentikan sementara — termasuk selama masa libur sekolah — arus kas mitra terganggu, sementara kewajiban kredit, honor relawan, dan pasokan dari petani serta peternak lokal tetap berjalan.
Karena itu, HIPMI DIY mendorong BGN membuka ruang dialog yang terstruktur dengan para pelaku usaha, dan menawarkan diri sebagai penghubung.
"BGN tidak perlu memikul pembenahan ini sendirian. Buka meja dialog dengan mitra dan asosiasi pengusaha. HIPMI DIY siap menjadi jembatan — bukan untuk melindungi yang bersalah, tetapi untuk memastikan yang taat tidak ikut menjadi korban dari pembenahan," kata Ekawati.
Secara konkret, HIPMI DIY mengusulkan lima hal:
1. Saluran dialog tetap antara BGN dan mitra/asosiasi pengusaha, agar kebijakan pusat membaca realitas operasional di lapangan.
2. Kepastian pembayaran dan kontrak kerja sama untuk menjaga arus kas mitra, khususnya pelaku UMKM yang menanggung kewajiban perbankan.
3. Mekanisme transisi pada setiap kebijakan penghentian sementara, sehingga nasib relawan dan pemasok bahan baku tetap terlindungi.
4. Akuntabilitas yang membedakan — menindak tegas yang terbukti menyimpang, melindungi yang patuh, dan menghindari penangguhan yang menyamaratakan.
5. Pelibatan mitra dalam penyusunan standar tata kelola baru, karena merekalah yang paling memahami beban teknis di dapur.
Ekawati menutup dengan menempatkan persoalan ini pada kerangka yang lebih besar: keberlangsungan kemitraan negara dengan dunia usaha.
"Negara tidak bisa memberi makan puluhan juta anak sendirian. Kemitraan dengan dunia usaha itu tulang punggung program ini, bukan pelengkap. Menjaga kepercayaan mitra hari ini adalah ongkos paling murah untuk memastikan program ini sanggup tumbuh, bukan justru kehilangan kapasitasnya di tengah jalan," pungkasnya.
Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menaungi pelaku usaha muda lintas sektor di DIY, dengan fokus pada penguatan UMKM, pengembangan kewirausahaan, dan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah serta nasional.
