BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ( Basel ), Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) memprioritaskan kelancaran konektivitas transportasi laut setelah Pelabuhan Penyeberangan Sadai ditutup sementara untuk rehabilitasi movable bridge (MB). Sejumlah skema disiapkan agar mobilitas masyarakat serta distribusi barang menuju Pulau Belitung maupun wilayah kepulauan lainnya tetap berjalan selama proses perbaikan berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Benny Supratama mengatakan, Pelabuhan Penyeberangan Sadai selama ini menjadi jalur utama penyeberangan menuju Pelabuhan Tanjung Ru, Kabupaten Belitung dan Pelabuhan Tanjung Gading di Kecamatan Lepar. Karena itu, pemerintah segera menyusun langkah penanganan agar konektivitas antar pulau tidak terputus akibat penutupan sementara pelabuhan. Koordinasi dilakukan bersama instansi terkait dan operator pelayaran.

“Pelabuhan Penyeberangan Sadai memang digunakan pertama ke Pulau Belitung, kedua ke Pelabuhan Tanjung Gading Kecamatan Lepar,” kata Benny Supratama kepada Bangkapos.com, Rabu (24/6/2026).

Menurut Benny, pemerintah mengarahkan layanan penyeberangan menuju Pelabuhan Tanjung Ru Belitung untuk sementara dialihkan melalui Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi yang diberikan guna memastikan layanan transportasi tetap tersedia bagi masyarakat. Pengalihan itu ditargetkan mampu menjaga kelancaran arus penumpang dan logistik antarpulau.

Baca juga: Pelabuhan Sadai Resmi Ditutup Sementara Usai Penyeberangan Terakhir KM Menumbing Raya

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama PT ASDP Indonesia Ferry turut mengupayakan penggunaan Pelabuhan Umum Sadai sebagai lokasi sandar sementara. Namun, rencana tersebut masih menunggu persetujuan dari Syahbandar karena pelabuhan tersebut diperuntukkan sebagai pelabuhan umum, bukan pelabuhan penyeberangan. Pihak ASDP diminta menyampaikan presentasi teknis mengenai pola sandar kapal.

“Mereka akan presentasi teknis ke Syahbandar untuk meyakinkan bahwa kapal bisa bersandar di situ dengan memanfaatkan pasang surut,” jelas Benny.

Adapun lanjut dia, pemanfaatan Pelabuhan Umum Sadai hanya dapat dilakukan dengan skema operasional yang menyesuaikan kondisi pasang surut air laut. Karena itu, pihak ASDP harus memaparkan kesiapan teknis proses sandar kepada Syahbandar sebelum izin dapat diterbitkan. Aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan penggunaan pelabuhan tersebut sebagai lokasi sandar sementara.

Benny menegaskan keputusan penggunaan Pelabuhan Umum Sadai sepenuhnya berada di tangan Syahbandar setelah mempertimbangkan aspek teknis dan keselamatan pelayaran. Permohonan dispensasi diajukan karena kondisi penutupan Pelabuhan Penyeberangan Sadai bersifat darurat sehingga membutuhkan solusi sementara. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera menghasilkan keputusan agar konektivitas Bangka-Belitung dapat terus terjaga. 

“Diizinkan atau tidaknya nanti kembali ke Syahbandar karena memang peruntukannya bukan pelabuhan penyeberangan. Tetapi karena kondisi darurat ini, pihak ASDP meminta dispensasi,” sebutnya.

Selain menjaga konektivitas menuju Belitung, pemerintah juga memastikan distribusi kebutuhan pokok ke Pulau Lepar dan Pongok tetap berlangsung. Untuk itu, distribusi logistik sementara memanfaatkan armada pelayaran rakyat yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi selama proses rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sadai berlangsung. 

“Untuk distribusi kebutuhan pangan, diupayakan ke pulau-pulau itu memanfaatkan pelayaran rakyat yang ada di situ,” ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)