Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Heboh kabar hilangnya ribuan kursi SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Potongan informasi video itu semakin menimbulkan gaduh seiring proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sidoarjo 2026 yang sedang berlangsung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, memberikan tanggapan terkait isu hilangnya ribuan kursi SMP Negeri di Sidoarjo yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Dikbud mengaku menyayangkan penyebaran konten video tersebut karena dinilai sepihak dan tidak melalui upaya konfirmasi (cover both side) kepada instansi terkait.
“Narasi yang beredar dikhawatirkan memicu opini negatif dan keresahan, khususnya bagi orang tua wali murid yang tengah mengikuti proses SPMB,” kata Plt Kepala Dikbud Sidoarjo Netty Lastiningsih, Rabu (24/6/2026).
Dia menegaskan bahwa isu mengenai hilangnya ribuan kursi di SMP Negeri tidak berdasar. Seluruh kuota daya tampung telah direncanakan dan dialokasikan secara transparan.
Baca juga: SPMB Tulungagung 2026 Dikeluhkan Wali Murid, Dewan Akui Penumpukan Pendaftar di Sekolah Favorit
"Tidak ada kursi hilang. Dispendikbud menegaskan bahwa seluruh kuota daya tampung SMP Negeri di Sidoarjo telah dihitung, direncanakan, dan dialokasikan secara transparan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis (juknis) PPDB atau SPMB yang berlaku," tegasnya.
Netty menambahkan, sistem SPMB di Sidoarjo dilakukan secara daring (online) untuk menjamin akuntabilitas. Dengan begitu, pergeseran data di setiap jalur—baik zonasi, prestasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua—tercatat secara otomatis di dalam basis data dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut mengimbau para pembuat konten (content creator) dan tokoh digital (influencer) untuk lebih bijak dan berhati-hati sebelum menyebarkan isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan sektor pelayanan publik seperti pendidikan.
"Kami sangat menyayangkan sikap pembuat konten yang langsung menyebarluaskan narasi sensitif tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Sidoarjo selaku pemangku kebijakan," ujar Netty.
Baca juga: SPMB SMP Kota Malang, Wali Murid Khawatir Anaknya Gagal Masuk Negeri usai Alamat di Sistem Berbeda
Ia menyatakan bahwa institusinya sangat terbuka terhadap kritik, selama hal tersebut berbasis data yang valid dan dikonfirmasi secara berimbang.
"Kami meminta agar setiap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang berimbang, agar tidak menciptakan keresahan sosial yang tidak perlu," harapnya.
Sekarang ini, lanjutnya, Dikbud Sidoarjo juga tengah fokus melakukan langkah proaktif di lapangan.
Petugas dikerahkan untuk menyisir anak-anak yang terindikasi putus sekolah agar bisa dibantu mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Koordinasi juga terus dilakukan secara intensif dengan pihak sekolah dan orang tua murid dari keluarga prasejahtera yang kedapatan belum terdaftar dalam sistem.
Bagi masyarakat atau wali murid yang membutuhkan informasi valid atau ingin mengajukan keluhan terkait jalannya SPMB, Dikbud Sidoarjo mengimbau untuk langsung mengakses situs resmi atau mendatangi posko pengaduan yang telah disediakan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
